BLORA, Lingkarjateng.id – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Blora segera membuka seleksi terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (JPTP) untuk mengisi empat posisi kepala organisasi perangkat daerah (OPD) yang hingga kini masih dijabat pelaksana tugas (Plt).
Bupati Blora, Arief Rohman, menyampaikan langkah tersebut dilakukan setelah turunnya izin dari Badan Kepegawaian Negara (BKN). Ia menegaskan proses seleksi akan segera diumumkan dalam waktu dekat.
“Izin BKN turun kemarin, dan tadi malem saya minta ke BKPSDM, begitu izin BKN turun untuk mengumumkan seleksi terbuka, untuk pengisian JPT, kepala dinas,” terang Arief di Blora, Kamis, 16 April 2026.
Saat ini, tercatat enam jabatan kepala OPD di lingkungan Pemkab Blora masih diisi Plt, yakni Bapperida, Dinrumkimhub, DPUPR, Sekwan, Dalduk KB, dan BPBD. Namun, pada tahap awal seleksi, pemerintah daerah akan memprioritaskan pengisian empat posisi.
Empat OPD yang akan dibuka dalam seleksi JPTP tersebut meliputi Dinrumkimhub, DPUPR, Sekretariat DPRD (Sekwan), dan BPBD.
“Yang 2 menyusul, tahapan berikutnya akan puteran. Istilahnya kami akan cari yang kompeten itu kepala dinas lain, Kita tempatkan di Dalduk KB dan Bapperida,” sambung Arief.
Arief menambahkan, pengisian jabatan ini merupakan kelanjutan dari rotasi dan pengisian jabatan yang telah dilakukan sebelumnya pada awal 2026, termasuk di BPPKAD dan Dindukcapil, serta pengisian dua posisi staf ahli bupati.
Dalam proses seleksi, Pemkab Blora akan melibatkan sejumlah pihak eksternal untuk menjamin objektivitas, di antaranya Mabes Polri serta tiga perguruan tinggi, yakni UNS Surakarta, Unissula Semarang, dan IAI Khozinatul Ulum Blora. Selain itu, Sekretaris Daerah Blora dan Kepala Dinrumkimhub Rembang juga akan turut dilibatkan.
“Karena memang mensyaratkan harus ada pejabat JPTP dari tempat lain,” katanya
Arief menegaskan komitmennya untuk menjaga transparansi dalam seleksi tersebut dan memastikan tidak ada praktik jual beli jabatan.
“Proses-proses itu sesuai kemampuan dan kompetensi yang ada,” ujarnya.
Sementara itu, untuk pengisian jabatan di level eselon III dan IV, Pemkab Blora masih menunggu tahapan berikutnya karena tetap memerlukan persetujuan dari BKN.
“Kami sudah menyiapkan untuk pengisian berikutnya, step by step (langkah demi langkah). Minggu-minggu ini akan kita usulkan ke BKN,” katanya.
Jurnalis: Eko Wicaksono
Editor: Rosyid
