DEMAK, Lingkarjateng.id – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Demak, Zayinul Fata, menyatakan dukungannya terhadap rencana pembangunan Hybrid Sea Wall untuk mengatasi permasalahan rob dan abrasi di wilayah pesisir utara Jawa.
Zayinul menegaskan bahwa proyek ini sejalan dengan kebutuhan mendesak masyarakat pesisir Demak yang selama ini terdampak parah oleh abrasi.
Ia berharap Kota Wali menjadi prioritas utama dalam pelaksanaan proyek tersebut mengingat kondisi kerusakan lingkungan yang semakin meluas.
“Kami berharap, untuk wilayah Demak bisa didahulukan, karena dampaknya paling parah, terutama di empat kecamatan,” ujarnya saat dihubungi melalui telepon, pada Rabu, 1 Oktober 2025.
Saat ini terdapat empat kecamatan di Demak yang terdampak bencana rob dan abrasi, namun belum sepenuhnya tertangani.
Zayin menyebut, kondisi di wilayah pesisir sudah masuk kategori urgent dan sangat memerlukan penanganan segera.
Selain itu, ia juga mendorong Pemerintah Kabupaten Demak untuk mengalokasikan anggaran APBD untuk pembangunan di wilayah terdampak abrasi dan rob.
“Kemarin saya sudah sampaikan kepada Bupati, minimal 40 persen pembangunan difokuskan ke wilayah yang paling terdampak. Kebutuhan di sana mutlak untuk disegerakan,” tegasnya.
Zayin menekankan, abrasi tidak hanya berdampak pada lingkungan fisik, tetapi juga menghantam tatanan sosial, ekonomi, hingga pendidikan warga.
Ia berharap, dengan terlaksananya pembangunan ini, seluruh aspek kehidupan masyarakat bisa kembali pulih
Sementara itu, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (Dinputaru) Demak saat ini tengah melakukan sosialisasi intensif terkait rencana pembangunan Hybrid Sea Wall di wilayah pesisir.
Kabid Tata Ruang dan Pertanahan, Dinputaru Demak, Naning Prih Hatiningrum, menyampaikan bahwa pendataan difokuskan pada status tanah yang diperkirakan akan terdampak proyek tersebut, khususnya di tiga desa yakni Desa Bedono, Timbulsloko, dan Surodadi, Kecamatan Sayung, Kabupaten Demak.
“Saat ini kami masih dalam tahap pendataan status tanah yang kemungkinan terdampak pembangunan Hybrid Sea Wall. Kami juga masif melakukan sosialisasi dan koordinasi ke desa-desa yang dilalui proyek ini,” ujar Naning.
Ia menambahkan, penentuan desa yang akan menjadi pilot project pertama dalam pembangunan akan ditentukan oleh tim teknis dari Undip dan Disputaru Provinsi Jawa Tengah, yang juga terlibat dalam kajian akademis proyek tersebut.
“Berdasarkan paparan dari Pusdataru Provinsi Jawa Tengah, pembangunan tahap awal Hybrid Sea Wall dijadwalkan akan dimulai pada 2026 awal,“ katanya.
Secara keseluruhan, proyek ini ditargetkan membentang sepanjang pesisir Demak. Namun, pada 2026 nanti di semester 1 ditargetkan sepanjang 9 hingga 10 kilometer, khususnya di pesisir Kecamatan Sayung, yang merupakan salah satu kawasan paling terdampak abrasi dan rob di Demak.
Hybrid Sea Wall sendiri dirancang sebagai solusi terpadu yang menggabungkan unsur konstruksi dan konservasi alam.
Selain membangun tanggul fisik berupa beton sebagai penahan ombak, proyek ini juga akan memperkuat kawasan pesisir dengan penanaman mangrove sebagai sistem penyangga alami.
Jurnalis: M. Burhanuddin Aslam
Editor: Rosyid
