Semarang (lingkarjateng.id) – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri), Bima Arya Sugiarto menyebut saat ini jabatan kepala daerah menjadi tempat yang tidak lagi nyaman. Mulai dari tanggung jawab besar hingga tuntutan tinggi jadikan sejumlah kepala daerah menyesal mengampu amanah tersebut.
Hal tersebut disampaikan Wamendagri Bima Arya dalam Rapat Kerja Gubernur Forum Kerjasama Daerah yang dihadiri gubernur, wakil gubernur, maupun perwakilan dari 10 provinsi di Indonesia dan digelar di Hotel Tentrem, Kecamatan Semarang Tengah, Selasa (12/5).
“Katanya menjadi kepala daerah hari ini adalah saat yang paling tidak enak dibanding masa-masa lalu. Jauh lebih berat, Pak Gubernur,” papar Bima.
Bima mengaku mendapat curhatan dari sejumlah kepala daerah yang menyebut lebih enak menjadi anggota DPR ataupun Kapolda jika dibandingkan dengan kerja memimpin suatu daerah.
“Banyak yang nyesel jadi gubernur, jadi bupati, jadi wali kota. Apalagi yang sebelumnya anggota DPR. Tahu begini katanya mendingan jadi anggota DPR saja, atau mending jadi Kapolda, saya yakin. Lebih enak tidurnya Pak Kapolda waktu itu,” ucapnya.
Dia membeberkan 3 tantangan besar yang saat ini dihadapi oleh para kepala daerah diantaranya ketidakpastian global yang berdampak langsung terhadap kondisi daerah. Mengawal program strategis nasional, hingga beban target dan janji politik di wilayah masing-masing.
“Geopolitiknya sangat berbeda hari ini. Kepala daerah hari ini harus memantau situasi geopolitik dengan begitu ketat sebab dampaknya pada APBD. Kedua, tidak pernah sepanjang sejarah Republik Kepala Daerah ini diminta untuk mengawal program strategis nasional seperti hari ini. Kalau dulu ya infrastrukturnya Pak Jokowi kita kawal sama-sama, ada yang kebagian, ada tidak,” jelasnya.
“Yang ke 3, gubernur, Bupati, Wali Kota tetap punya electoral promises, punya janji-janji kampanye yang harus dijalankan di daerah, harus bayar gaji, harus fokus pada TPP dan lain-lain,” Bima melanjutkan.
Dalam forum tersebut, dirinya juga menyoroti soal minimnya partisipasi kehadiran kepala daerah sehingga komitmen pemerintah pusat dan daerah terlihat belum seimbang.
Bima pun menyinggung dua wakil menteri hadir langsung dalam acara tersebut, tetapi justru hanya ada satu gubernur yang datang.
“Wamennya dua datang. Tapi gubernur cuma satu yang ada di sini. Ini kan ada yang nggak balance. Ada yang nggak nyambung antara komitmen kementerian, komitmen pusat dengan kesadaran daerah,” kata Bima.
Singgungan lain yang dilontarkan Arya Bima yakni ketidakhadiran kepala daerah yang beralasan terdapat agenda yang lebih penting.
“Tadi katanya (tidak datang) mungkin ada yang lebih serius, yang lebih penting. Yang lebih penting itu kalau gubernur dipanggil presiden. Kita lihat hari ini ada yang dipanggil presiden? Nggak kan,” lanjutnya.
Bima menilai banyak forum koordinasi yang hanya berlangsung secara administratif tanpa implementasi serta budaya seremonial yang masih menjadi pekerjaan rumah.
“Seremoni ini masih jadi kultur kita yang menjadi PR dan bisa menghambat. Forum komunikasi itu nggak ada yang jalan. Karena sifatnya hanya betul-betul administratif dan seremonial,” ucapnya.***
Jurnalis : Rizky
Editor : Fian
