SEMARANG, Lingkarjateng.id – Forum Kerja Sama Daerah Mitra Praja Utama (FKD-MPU) yang digelar di Kota Semarang, Jawa Tengah, menghasilkan tiga klaster kerja sama baru yang mencakup ketahanan energi, pembangunan giant sea wall di lima provinsi, serta pengelolaan sampah. Forum tersebut diikuti 10 provinsi, termasuk Jawa Tengah.
Penambahan tiga klaster tersebut melengkapi enam bidang kerja sama yang telah disepakati sebelumnya pada Juni 2025 oleh 10 gubernur, yakni ketahanan pangan, pariwisata, kebencanaan, ketertiban umum, kesejahteraan sosial, serta sistem pelayanan berbasis elektronik (SPBE).
Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, menyampaikan kesepakatan baru ini menjadi langkah penguatan kolaborasi antardaerah dalam menghadapi berbagai tantangan pembangunan.
“Saya berharap sekembalinya teman-teman ke wilayah masing-masing, segera membahas implikasi dari hasil rapat kerja ini. Outputnya adalah kita bisa melakukan eksplorasi wilayah dan kolaborasi antardaerah,” kata Luthfi saat memimpin rapat kerja FKD-MPU di Hotel Tentrem, Kota Semarang, Selasa, 12 Mei 2026.
FKD-MPU sendiri beranggotakan 10 provinsi, yakni DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat, Jawa Timur, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Tengah, Lampung, Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur.
Luthfi menegaskan bahwa isu ketahanan pangan, energi, dan pengelolaan sampah membutuhkan kerja sama lintas daerah. Ia juga menyoroti dampak geopolitik global yang memengaruhi harga energi dunia, sehingga mendorong perlunya pengembangan energi baru terbarukan di daerah.
“Persoalan sampah ini menjadi prioritas Presiden melalui zero sampah 2029. Kita harus berupaya bisa zero sampah tahun 2028 dengan mereplikasi praktisi baik yang sudah ada di beberapa daerah,” jelasnya.
Wakil Menteri Dalam Negeri, Bima Arya Sugiarto, dalam arahannya menekankan pentingnya tindak lanjut konkret dari kesepakatan kerja sama tersebut. Ia menyebut 10 provinsi anggota FKD-MPU berkontribusi sekitar 62 persen terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.
Menurutnya, isu energi menjadi perhatian serius pemerintah pusat, termasuk upaya menjaga stabilitas harga bahan bakar minyak serta percepatan transisi ke kendaraan listrik.
“Energi ini menjadi pekerjaan rumah bersama, Presiden telah memberikan arahan agar harga BBM subsidi tetap stabil sampai akhir tahun ini. Juga percepatan transformasi ke kendaraan elektrik, kalau bisa semua gubernur mulai memakai kendaraan listrik,” ujarnya.
Terkait ketahanan pangan, Bima Arya menilai perlu adanya penguatan konektivitas distribusi antarwilayah agar pasokan bahan pokok tetap stabil. Ia menekankan pentingnya kolaborasi antarprovinsi dalam menjaga ketahanan pangan nasional.
Sementara itu, Direktur Eksekutif Sekretariat Bersama MPU, Suhajar Diantoro, mengatakan kerja sama antarprovinsi terus berkembang, termasuk penambahan klaster baru di bidang energi, pengelolaan sampah, dan pembangunan giant sea wall.
“Jadi setelah rapat kerja Gubernur ini, insyaallah bulan Juni nanti kita akan tidak lanjuti melalui rapat kepala satuan kerja perangkat daerah terkait pada bidang-bidang yang kita sepakati, untuk menyusun rencana aksi,” katanya.
Ia menyebut dari enam klaster sebelumnya, sektor pariwisata telah mulai menunjukkan progres melalui perencanaan paket wisata lintas provinsi.
Selain itu, 12 BUMD dari 10 provinsi juga telah membahas penguatan distribusi pangan, termasuk usulan pengembangan dashboard pangan untuk memantau stok dan harga komoditas.
“Juni nanti 12 BUMD pangan ini akan kita kumpulkan lagi untuk membuat jaringan BUMD pangan 10 provinsi. Mungkin ke depan akan ada usulan untuk membangun holding pangan,” pungkasnya.
Sumber: Humas Pemprov Jateng
Editor: Rosyid
