PATI, Lingkarjateng.id – Warga Desa Karangrowo, Kecamatan Jakenan, Kabupaten Pati mengaku keterbatasan dapat pasokan logistik lantaran hampir dua minggu terdampak banjir.
Salah satu warga, Dwi Apriani, mengatakan persediaan makanan di rumahnya telah habis. Ia menyebut bantuan yang diterima tidak mencukupi. Menurutnya, hingga kini bantuan belum merata dirasakan seluruh warga terdampak.
Dari informasi yang dihimpun, Dwi bersama ibunya terpaksa menggunakan perahu kecil untuk memetik kangkung di tengah genangan banjir.
“Ambil kangkung, buat makan. Belum ada (bantuan),” ujar Dwi singkat.
Pemerintah Desa Karangrowo mencatat 260 rumah terendam banjir dengan total 905 jiwa terdampak. Warga berharap adanya perhatian serius dari pemerintah agar mereka dapat kembali menjalani kehidupan secara normal di tengah situasi yang masih sulit.
Sementara itu, Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Pati, Risma Ardhi Chandra, saat dikonfirmasi menyatakan bahwa seluruh wilayah terdampak banjir telah mendapatkan perhatian pemerintah.
“Semua daerah yang tergenang air sudah kami atensi, Bapak, baik berupa bahan pangan maupun makanan siap santap,” balasnya meneruskan pesan dari Kepala BPBD Kabupaten Pati.
Dalam pesan tertulis tersebut juga dijelaskan bahwa BPBD Pati telah bekerja sama dengan LPBI NU serta mendirikan dapur umum di Kantor MWC NU Jakenan, Desa Dukuhmulyo. Dapur umum itu difokuskan untuk membantu pemenuhan kebutuhan logistik warga terdampak banjir di Kecamatan Jakenan.
Untuk diketahui, Kepala Desa Karangrowo, Abdul Suyono, termasuk satu dari tiga kepala desa yang ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), bersama Bupati Pati Sudewo, pada Senin, 19 Januari 2026.
Dua kepala desa lain yang turut ditetapkan sebagai tersangka yakni Kepala Desa Arumanis, Kecamatan Jaken, Sumarjono, serta Kepala Desa Sukorukun, Kecamatan Jakenan, Karjan.
Situasi tersebut menambah keprihatinan warga yang hingga kini masih berjuang menghadapi banjir berkepanjangan dan keterbatasan logistik.
Meski dinamika politik di Kabupaten Pati masih berlangsung, termasuk proses penggeledahan dan pengumpulan barang bukti oleh KPK di sejumlah instansi, warga berharap pemerintah tidak melupakan nasib para korban banjir yang hingga kini masih terendam. (*)
