PEKALONGAN, Lingkarjateng.id – Pemerintah Kota (Pemkot) Pekalongan mendorong keberlanjutan program penataan kawasan permukiman kumuh melalui usulan resmi kepada Kantor Staf Presiden (KSP).
Usulan ini disampaikan Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Pekalongan, Nur Priyantomo, saat menerima kunjungan kerja Tim KSP bersama Kementerian ATR/BPN di Kampung Bugisan dan Clumprit, Rabu, 20 Agustus 2025.
Nur Priyantomo menjelaskan program penataan di Kampung Bugisan pada 2024 dan Clumprit pada 2025 berhasil mengubah wajah kawasan kumuh.
Oleh karena itu, Pemkot Pekalongan mengusulkan replikasi ke wilayah lain, seperti Kelurahan Padukuhan Kraton dan Tirto, bahkan diperluas ke daerah tetangga.
“Kami mengusulkan agar penataan serupa dilakukan di wilayah lain yang memiliki kondisi permasalahan sama. Kalau bisa, direplikasi hingga ke daerah tetangga,” kata Nur Pri.
Menurutnya, keberhasilan program Pengentasan Permukiman Kumuh Terpadu (PPKT) mendapat apresiasi dari KSP maupun Kementerian ATR/BPN dan dinilai layak dijadikan proyek percontohan nasional. Namun, ia menekankan penataan tidak boleh berhenti pada pembangunan fisik semata.
“Kami berharap ada keberlanjutan, bukan hanya fisik selesai, tapi juga menyentuh pemberdayaan, pendidikan, dan sosial ekonomi masyarakat,” tegasnya.
Pemkot Pekalongan juga mengusulkan adanya pendampingan ilmu dan pendanaan setelah proyek fisik selesai agar ekonomi warga setempat bisa tumbuh.
Keberhasilan program ini, kata Nur Pri, merupakan hasil kolaborasi lintas sektor, mulai dari dinas, perguruan tinggi, BUMN, BUMD, perbankan, hingga tokoh masyarakat.
Sementara itu, Tenaga Ahli Utama Deputi IV KSP, Ida Bagus Made Putra Jandhana, menilai keberhasilan program di Kampung Bugisan bukan hanya pada hasil fisik, melainkan juga pada partisipasi aktif masyarakat.
“Yang lebih penting dari progress fisik adalah partisipasi masyarakat. Mereka sudah teredukasi, saling memberdayakan, dari camat, RT, hingga warga. Itu jarang ada di daerah lain,” ungkapnya.
Ia menegaskan akan terus mengawal agar program ini mendapat prioritas anggaran dan bisa berlanjut.
“Masyarakat dan pemerintah harus aktif memastikan program ini mendapat prioritas anggaran. Tinggal sama-sama berikhtiar dan berdoa agar semuanya dilancarkan,” pungkas Ida Bagus.
Jurnalis: Fahri Akbar
Editor: Rosyid
