SEMARANG, Lingkarjateng.id – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Semarang mendesak Pemerintah Kota (Pemkot) Semarang segera merumuskan solusi jangka panjang untuk mengatasi tingginya angka kecelakaan di kawasan turunan Silayur, Ngaliyan.
Anggota DPRD Kota Semarang, Mualim, menilai kebijakan pemasangan portal pembatas tonase truk hanya bersifat sementara dan belum menyentuh akar persoalan di lapangan.
“Kalau dipasang portal memang ada sisi baiknya, terutama untuk mengatur tonase kendaraan. Kalau memang maksimal 8 ton, ya harus benar-benar ditegakkan 8 ton,” katanya di Semarang, Selasa, 28 April 2026.
Menurutnya, karakteristik jalan di kawasan Silayur yang memiliki tanjakan dan turunan curam menjadi faktor utama risiko kecelakaan, sehingga tidak cukup hanya dengan pembatasan kendaraan berat.
Ia juga menyoroti lemahnya potensi pengawasan terhadap kebijakan tersebut jika tidak dilakukan secara ketat dan berkelanjutan.
“Kalau hanya dipasang portal, lalu pengawasannya kurang, siapa yang mengawasi 24 jam? Ini harus dipikirkan,” katanya.
Mualim menegaskan perlunya langkah strategis dari Pemkot Semarang untuk menghadirkan solusi permanen. Sejumlah opsi yang bisa dipertimbangkan antara lain pemangkasan kemiringan jalan, pembangunan flyover, hingga penyediaan jalur alternatif khusus kendaraan berat.
Ia mencontohkan penataan kemiringan jalan di Persimpangan Hanoman yang dinilai efektif menekan potensi kecelakaan di lokasi tersebut.
Selain itu, rencana pembangunan jalur alternatif yang menghubungkan kawasan Jrakah dengan Mijen juga dinilai perlu dihidupkan kembali sebagai bagian dari solusi jangka panjang.
“Kalau jalan dikepras atau dibuat flyover, itu bisa jadi solusi terbaik. Jangan hanya mengurangi masalah, tapi harus menyelesaikan masalah,” katanya.
Di sisi lain, ia mengingatkan agar kebijakan pembatasan tonase tidak berdampak negatif terhadap aktivitas industri, khususnya di kawasan BSB yang bergantung pada distribusi logistik.
Menurutnya, para pelaku usaha perlu dilibatkan dalam proses pengambilan kebijakan agar tercapai keseimbangan antara aspek keselamatan dan keberlangsungan ekonomi daerah.
“Pengusaha ini juga penyumbang PAD (pendapatan asli daerah) terbesar. Jangan sampai kebijakan ini justru merugikan lebih banyak pihak. Harus ada ‘feedback’ dan solusi bersama,” imbuhnya.
Ia berharap Pemerintah Kota Semarang bersama Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan pemerintah pusat dapat segera melakukan koordinasi serta kajian komprehensif guna merealisasikan solusi permanen di kawasan tersebut.
“Harapan kami pemerintah daerah, provinsi, bahkan pusat segera bersatu mencari solusi terbaik agar masyarakat aman, sementara pengusaha juga tetap bisa berjalan,” katanya.
Jurnalis: Ant
Editor: Rosyid
