REMBANG, Lingkarjateng.id – Pemerintah Kabupaten Rembang melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan program pemenuhan gizi melalui rapat koordinasi (rakor) bersama seluruh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) se-Kabupaten Rembang, Senin, 2 Maret 2026. Forum ini digelar untuk memastikan pelaksanaan Makan Bergizi Gratis (MBG) berjalan tepat sasaran, berkualitas, serta akuntabel.
Bupati Rembang, Harno, menegaskan bahwa seluruh elemen pelaksana harus menjaga keberlangsungan program pemerintah, termasuk agenda prioritas Presiden, agar tidak menimbulkan persoalan di tingkat pelaksanaan.
“Jadi ini adalah rapat koordinasi semua SPPG yang ada di Kabupaten Rembang agar bisa menjaga program pemerintah, program Pak Presiden ini agar berjalan dengan baik,” tegasnya.
Dalam arahannya, Harno memberi perhatian khusus pada mutu makanan yang disalurkan kepada penerima manfaat. Ia meminta pengelola SPPG benar-benar memastikan makanan dalam kondisi layak konsumsi.
“Untuk bisa menjaga program ini dengan baik, yang pertama jangan sampai ada basi,” ujarnya.
Penegasan tersebut disampaikan menyusul adanya temuan di lapangan terkait menu yang dinilai kurang sesuai oleh masyarakat.
Selain kualitas, Harno juga menyoroti konsistensi antara nominal anggaran dan porsi makanan yang diterima. Ia menyebutkan, porsi besar dianggarkan Rp10.000 dan porsi kecil Rp8.000. Menurutnya, angka tersebut harus tercermin nyata dalam sajian yang diberikan.
“Kalau memang harga pasaran naik, ya kita tulis naik. Jadi harus sesuai dengan harga pasaran saat ini. Karena harga pasaran ada naik turun, akan terjadi dinamika di pasar,” jelasnya.
Harno juga mengingatkan agar kebijakan penyeragaman menu dipertimbangkan secara matang. Ia mencontohkan potensi kendala jika satu kecamatan menyajikan menu seragam dalam jumlah besar.
“Apakah suplai telur mencukupi? Ini harus dipelajari, karena distribusi bahan bisa menjadi kesulitan,” tambahnya.
Ia menegaskan, rakor tersebut sekaligus menjadi wadah menyerap kritik dan masukan dari masyarakat guna meningkatkan kualitas layanan.
“Maka dari itu ini diadakan koordinasi agar semua masukan dan saran dari masyarakat kita terima semuanya dalam rangka perbaikan,” tandasnya.
Anggota Komisi IV DPRD Rembang, Puji Santoso, mengapresiasi inisiatif Bupati Rembang membuka ruang komunikasi dengan para pelaksana program di daerah.
“Saya berterima kasih karena Pak Bupati sudah membuka ruang kepada masyarakat, terutama para pelaku SPPG di seluruh Kabupaten Rembang, baik dari mitra maupun kepala SPPG, untuk bisa memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat,” ujarnya.
Puji menekankan pentingnya profesionalitas kepala SPPG sebagai perpanjangan tangan pemerintah pusat di daerah.
Ia mengingatkan agar tidak ada lagi persoalan seperti makanan basi, berjamur, maupun ketidaksesuaian porsi dengan anggaran yang telah ditetapkan.
“Kami meminta kepala SPPG bekerja secara profesional, sesuai aturan, jangan sampai ada yang dikurangi. Kalau tidak profesional, maka akan menjadi masalah. Kita berharap semuanya bisa berjalan lancar,” pungkasnya.
Jurnalis: Vicky Rio
Editor: Rosyid
