REMBANG, Lingkarjateng.id – Pembangunan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) berbasis Refuse Derived Fuel (RDF) di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Landoh, Kecamatan Sulang, Kabupaten Rembang, memasuki tahap persiapan menuju realisasi. Proyek pengolahan sampah menjadi bahan bakar alternatif yang telah direncanakan sejak 2017 tersebut ditargetkan digarap pada 2027 mendatang.
Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Rembang, Ika Himawan Afandi, mengungkapkan tahap lelang pembangunan TPST RDF sekaligus penataan TPA Landoh dijadwalkan berlangsung pada Februari 2027. Setelah proses lelang selesai, pekerjaan konstruksi diperkirakan dimulai pada pertengahan 2027 dengan estimasi waktu pengerjaan selama 18 bulan.
Ia mengatakan jadwal tersebut mengacu pada informasi dari Balai Penataan Bangunan, Prasarana dan Kawasan (BPBPK) Provinsi Jawa Tengah.
“Rencana akan dimulai di Februari 2027. Jadi, konstruksinya di pertengahan tahun selama 18 bulan. Jadi, running di awal 2029,” katanya pada Senin, 2 November 2026.
Sambil menunggu tahapan pembangunan, Ika mengatakan pihaknya masih menyiapkan sejumlah persyaratan administrasi dan infrastruktur pendukung. Salah satu agenda yang dikerjakan pada 2026 adalah pembangunan tempat pembuangan akhir sementara (temporary landfill) di kawasan GOR Mbesi, Desa Kedungrejo, Kecamatan Rembang.
Menurutnya, fasilitas sementara tersebut dipersiapkan untuk mendukung pengelolaan sampah selama proses penataan TPA Landoh berlangsung.
Selain infrastruktur, DLH Rembang juga melengkapi sejumlah dokumen lingkungan. Persiapan itu mencakup Persetujuan Teknis (Pertek) Pengolahan Lindi dan pemeriksaan dokumen UKL-UPL untuk lokasi pembuangan sementara.
Tak hanya itu, pihaknya juga menyusun dokumen Rencana Aksi Pemulihan Mata Pencaharian Pemulung TPA Landoh atau Livelihood Restoration Plan (LRP). Dokumen tersebut berkaitan dengan penanganan dampak proyek terhadap masyarakat yang selama ini menggantungkan penghasilan dari aktivitas pemilahan sampah di TPA Landoh.
Dari sisi administrasi kerja sama dengan pemerintah pusat, Ika menyebut proses pembahasan Nota Kesepakatan (Nokes) juga terus berjalan. Pada September lalu, pihaknya diminta melakukan peninjauan ulang terhadap draf kesepakatan yang sebelumnya disiapkan pemerintah pusat.
Pembahasan tersebut melibatkan Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Kesehatan, serta Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas).
Ika menyampaikan, hasil koordinasi dengan perangkat daerah terkait tidak menemukan persoalan substansial dalam draf kesepakatan tersebut.
“DLH telah berkoordinasi dengan Bagian Pemerintahan dan Bagian Hukum, tidak ada koreksi secara substansial sehingga tinggal menunggu informasi dari pemerintah pusat terkait dengan penandatanganan Nokes oleh Bapak Bupati Rembang,” ujarnya.
Di tengah persiapan proyek jangka panjang tersebut, DLH masih menghadapi persoalan teknis dalam pengelolaan sampah di TPA Landoh. Kondisi alat berat yang mengalami kerusakan berpotensi menghambat aktivitas operasional dan menyebabkan sampah menumpuk hingga meluber ke ruas jalan Landoh-Kerep.
Untuk mengantisipasi kondisi tersebut, Ika mengatakan pihaknya mengalokasikan anggaran perbaikan alat berat melalui APBD Perubahan 2026. Perbaikan diperlukan agar aktivitas pengelolaan sampah tetap berjalan sembari menunggu pembangunan fasilitas baru.
Jurnalis: Lingkar Network/Vicky Rio
Editor: Muslichul Basid































