BLORA, Lingkarjateng.id – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Blora terus melakukan inovasi atau terobosan baru untuk meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan tahun 2023, setelah beberapa waktu lalu melaksanakan Musrenbang Keren (Kelompok Rentan) untuk menampung usulan pembangunan dari kelompok perempuan, anak, lansia dan disabilitas.
Kali ini, pada Rabu (23/3) untuk pertama kalinya Pemkab Blora melaksanakan Musrenbang CSR, yakni musyawarah perencanaan pembangunan untuk menyusun kelembagaan dan usulan program penyaluran tanggung jawab sosial lingkungan perusahaan (TSLP) atau yang sebelumnya lebih dikenal dengan istilah CSR (Corporate Social Responsibility).
Seluruh pimpinan perusahaan yang beroperasi maupun berdiri di Blora diundang dalam forum Musrenbang CSR ini. Ada sebanyak 75 peserta yang diundang berdasarkan data dari Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappeda) Blora.
Pemkab Blora Terima Hasil Pembangunan TPA Sampah Temurejo
“Alhamdulillah, atas arahan Pak Bupati, hari ini Pemkab Blora bisa melaksanakan Musrenbang CSR untuk pertama kalinya. Dari 75 undangan yang kita sebar, semuanya hadir untuk mengikuti acara ini. Hal ini menandakan bahwa seluruh perusahaan di Kabupaten Blora, baik plat merah maupun swasta berkomitmen untuk Sesarengan mBangun Blora,” terang Kepala Bappeda, A. Mahbub Djunaidi.
Hadir dalam acara tersebut, perwakilan dari Exxon Mobil Cepu, Pertamina, Ademos Indonesia, PT. GMM, kalangan perbankan, kalangan BUMN, hingga BUMD hingga lembaga penyalur zakat, serta LSM dan tokoh masyarakat.
Bupati Blora, Arief Rohman yang hadir membuka acara menyampaikan terima kasih dan menjelaskan alasan diselenggarakannya Musrenbang CSR.
“Mungkin ini hal baru di Blora. Kami ucapkan terima kasih kepada seluruh tamu undangan yang hadir. Kami sadar, tugas pembangunan di Kabupaten Blora ini sangatlah banyak dan tidak mungkin hanya diselesaikan oleh Pemkab. Oleh sebab itu, kami ajak teman-teman perusahaan yang ada di Blora untuk Sesarengan mBangun Blora, bergandengan tangan membantu masyarakat,” ucap Bupati.
Pemkab Blora Launching Majelis Sholawat dan Sedekah Online
Menurut Bupati, sesuai regulasi yang berlaku, setiap perusahaan atau badan usaha memiliki tanggung jawab sosial untuk lingkungan sekitarnya. Sehingga, hal ini diharapkan bisa didata dan diselaraskan dengan prioritas pembangunan yang ada. Agar, program yang dilaksanakan perusahaan untuk penyaluran CSR bisa mendukung upaya percepatan pembangunan atau pengentasan kemiskinan daerah.
Selama ini, kata Bupati, penyaluran CSR masih dilaksanakan oleh masing-masing perusahaan yang terkadang sasarannya tumpang tindih dengan sasaran program pembangunan dari pemerintah.
“Ke depan kita ingin lebih tertata, indikatornya jelas dan sasarannya tepat. Jika semula forum CSR diketuai Sekda, maka nanti akan kita rubah. Ketuanya kita serahkan kepada forum perusahaan yang ada. Sedangkan, unsur pemerintah daerah hanya sebagai penyaji data dan pencatat atau sekretariatnya. Yang dalam hal ini Bappeda,” tambah Bupati.
Dari forum ini, Bupati berharap CSR bisa disalurkan untuk mendukung pembangunan infrastruktur, pemberdayaan perempuan, bantuan disabilitas, rehabilitasi Rumah Tak Layak Huni (RTLH), pembinaan UMKM dan lainnya. (Lingkar Network | Lilik Yuliantoro – Koran Lingkar)
