SEMARANG, Lingkarjateng.id – DPRD Kota Semarang mendesak Pemerintah Kota (Pemkot) Semarang memanggil pengusaha tambang yang diduga berkaitan dengan aktivitas pengangkutan material menggunakan truk dump di Jalan Kalipancur.
Kendaraan bertonase besar tersebut diduga menjadi salah satu penyebab kerusakan ruas jalan yang kini mengalami penurunan kondisi.
Wakil Ketua DPRD Kota Semarang, Suharsono, meminta Pemkot Semarang segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap aktivitas kendaraan pengangkut material yang melintas di kawasan tersebut.
Menurutnya, pemerintah perlu mengidentifikasi penyebab pasti kerusakan sebelum menentukan langkah penyelesaian.
Apabila hasil evaluasi menunjukkan kerusakan jalan terjadi akibat aktivitas pengangkutan material dari kawasan galian C, Suharsono menilai pihak pengusaha maupun penambang harus dipanggil untuk ikut bertanggung jawab atas dampak yang ditimbulkan.
“Ini yang harus dicari penyebabnya apa. Ketika penyebabnya adalah adanya peningkatan kegiatan, terutama penambangan, saya kira penambangnya harus diajak bicara,” katanya, Rabu, 22 Juli 2026.
Suharsono menegaskan, pemanfaatan fasilitas jalan milik pemerintah untuk menunjang kegiatan usaha harus diiringi dengan tanggung jawab terhadap dampak yang muncul.
Menurutnya, kerusakan seperti jalan berlubang dan bergelombang tidak boleh sepenuhnya dibebankan kepada pemerintah daerah.
“Kota Semarang sudah menyiapkan anggaran untuk perbaikan jalan. Tetapi ketika ada kegiatan yang berdampak pada berkurangnya fungsi jalan sehingga menjadi berlubang dan bergelombang, Pemerintah Kota Semarang harus memanggil pihak yang melaksanakan kegiatan itu,” katanya.
“Harus kita mintai pertanggungjawaban. Tidak bisa mereka memanfaatkan jalan kota sementara tidak ada tanggung jawab,” sambungnya.
Selain meminta Pemkot Semarang menindaklanjuti dugaan keterkaitan aktivitas tambang dengan kerusakan Jalan Kalipancur, DPRD juga mendorong Dinas Pekerjaan Umum (DPU) Kota Semarang segera melakukan perbaikan.
Langkah cepat tersebut dinilai penting untuk mencegah risiko kecelakaan akibat kondisi jalan yang rusak. Suharsono meminta pemerintah tidak menunda penanganan terhadap infrastruktur yang membahayakan masyarakat.
“Kami berpesan supaya pemerintah kota, dalam hal ini PU, betul-betul segera mengantisipasi dan menanggulangi jalan-jalan berlubang, jalan rusak, maupun talud yang sudah mengkhawatirkan ambrol. Itu saya kira harus segera ditangani,” tuturnya.
Jurnalis: Syahril Muadz
Editor: Rosyid
