REMBANG, Lingkarjateng.id – Aksi demo nelayan cantrang di Kabupaten Rembang terjadi di depan gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Rembang pada Rabu, 11 Januari 2023. Massa yang tergabung dalam Asosiasi Nelayan Rembang itu sempat memblokade akses Jalan Pantura sekitaran Tugu Adipura Rembang.
Bahkan, terpantau sejumlah massa nekat menduduki tugu yang baru selesai diperbaiki tersebut. Akibatnya, arus lalu lintas dari dua arah baik itu dari arah Surabaya (timur), maupun dari arah Semarang (barat) sempat mengalami kemacetan. Kondisi ini membuat polisi melakukan rekayasa lalu lintas untuk menghindari kemacetan yang lebih parah.
Koordinator aksi, Lestari Priyanto, mengatakan bahwa ada enam tuntutan yang disampaikan dalam aksi demo nelayan itu. Diantaranya meminta Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang mencapai 10 persen dan meminta pemberlakuan maksimal tidak lebih dari 3 persen.
Kemudian meminta adanya BBM industri khusus nelayan, menolak sanksi administrasi, menolak pelaksanaan Rencana Program Penangkapan Ikan Terukur (PIT).
Selanjutnya nelayan juga meminta tambahan WPP 713 berdampingan dengan WPP 712 untuk alat tangkap Jaring Tarik Berkantong (JTK). Terakhir, nelayan meminta peraturan daerah (perda) perlindungan nelayan terkait transaksi keuangan TPI.
“Demikian pernyataan sikap dari asosiasi nelayan,” ujarnya.
Sementara itu, Bupati Rembang, Abdul Hafidz, yang hadir di tengah-tengah demonstran langsung mengambil sikap untuk menenangkan ribuan massa dengan naik di atap sebuah mobil.
Dalam kesempatan itu Bupati Hafidz meminta perwakilan nelayan untuk ikut menghadap ke Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) di Jakarta guna menyampaikan aspirasi para nelayan.
“Saya selaku Bupati tentu akan menyalurkan aspirasi ini kepada pemerintah pusat dan saya minta untuk didampingi dari berbagai unsur yang mewakili nelayan. Nanti kita bersama menghadap pemerintah pusat,” tuturnya.
Bupati Hafidz berharap dengan didampingi perwakilan nelayan, upaya untuk menyampaikan aspirasi dimungkinkan bisa diterima oleh pemerintah pusat. Seperti usaha yang pernah dilakukan dirinya bersama para nelayan dahulu terkait kapal cantrang.
“Kita menghadap ke Kementerian sampai tiga kali dan menghadap Presiden sampai dua kali, akhirnya ada solusi. Barangkali ini nanti kita sama-sama dari nelayan dan pengusahaanya. Ayo bersama-sama kita sampaikan ke pemerintah pusat,” bebernya.
Komitmen itu dilakukan Bupati Hafidz dengan menandatangani enam tuntutan yang disampaikan para nelayan. Setelahnya, massa membubarkan diri dengan tertib tanpa ada kerusuhan. (Lingkar Network | R Teguh Wibowo – Koran Lingkar)
