KUDUS, Lingkarjateng.id – Tujuh fraksi DPRD Kabupaten Kudus memberikan sejumlah penekanan agar Rancangan APBD Kabupaten Kudus Tahun 2027 dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Hal itu terkemuka dalam Rapat Paripurna tentang Pandangan Umum Fraksi-Fraksi Terhadap Ranperda APBD Kabupaten Kudus Tahun 2027 yang digelar di Ruang Rapat Paripurna Kantor DPRD Kudus, Kamis, 5 November 2026.
Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kudus mencermati sepuluh prioritas pembangunan Kabupaten Kudus Tahun 2027. Secara umum, prioritas tersebut sudah mencakup sektor penting, mulai dari kesejahteraan, kesehatan, pendidikan, perlindungan kelompok rentan, ekonomi, pariwisata, lingkungan hidup, infrastruktur, hingga tata kelola pemerintahan.
Namun, Fraksi PDI Perjuangan mengingatkan bahwa banyaknya prioritas tidak otomatis menjamin keberhasilan pembangunan. Prioritas pembangunan tersebut diminta benar-benar diterjemahkan menjadi program yang terukur dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.
Ketua Fraksi PDI Perjuangan, Sunarto mengatakan beberapa hal yang perlu mendapat perhatian adalah pengentasan kemiskinan, peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan, penguatan UMKM, penciptaan lapangan kerja, pemerataan infrastruktur, serta perlindungan masyarakat kecil.
“Kami juga berharap pengembangan pariwisata dan ekonomi syariah tidak hanya menjadi program seremonial, tetapi mampu menciptakan aktivitas ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Intinya, jangan sampai pembangunan hanya bagus dalam dokumen perencanaan, tetapi masyarakat masih menghadapi persoalan yang sama setiap tahunnya,” terangnya.
Selanjutnya, Fraksi PKB mendorong agar honorarium kesejahteraan guru swasta (HKGS) yang merupakan program unggulan Bupati dan Wakil Bupati Kudus saat ini dapat dilanjutkan pada 2027.
“Harapannya program HKGS ini bisa terealisasi secara berkelanjutan, termasuk untuk para guru Madrasah Aliyah (MA),” sebutnya juru Bicara Fraksi PKB, Ali Ihsan.
Sementara itu, Juru Bicara Fraksi PAN-NasDem, Budiyono mengatakan perlu ada kejelasan program turunan yang konkret agar potensi lokal, sektor pariwisata, dan ekonomi syariah benar-benar menjadi motor penggerak ekonomi kerakyatan di Kudus.
“Kemudian, terkait digitalisasi pelayanan dan pendapatan, kami menyambut baik dorongan digitalisasi dalam pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) untuk memperkuat akurasi data serta mencegah kebocoran pendapatan. Sekretariat dan eksekutif harus memastikan sistem ini aman dan mudah diakses masyarakat,” tambahnya.
Di sisi lain, Ketua Fraksi Partai Gerindra, Valerie Yudistira Pramudya memberikan perhatian terhadap alokasi anggaran pendidikan sebesar Rp416.593.092.572,00 atau 21,19 persen dari total belanja daerah. Alokasi tersebut telah melampaui ketentuan minimal 20 persen sebagaimana dicantumkan dalam Nota Keuangan. Nilai anggaran pendidikan itu diharapkan benar-benar meningkatkan kualitas pendidikan di Kabupaten Kudus.
“Kami juga mendorong pemerintah daerah melakukan penguatan pendidikan karakter dan kompetensi generasi muda. Selain itu, kami juga meminta agar program tunjangan kesejahteraan guru swasta dan madrasah sebesar Rp1.000.000 per bulan sebagaimana tercantum dalam program unggulan benar-benar memiliki kepastian penerima, mekanisme penyaluran, dan keberlanjutan anggaran. Jangan sampai program yang sudah dijanjikan kepada masyarakat hanya menjadi angka dalam dokumen perencanaan,” paparnya.
Selanjutnya, Ketua Fraksi Persatuan Demokrat Hanura, Zainuddin memberikan perhatian pada kawasan industri dan pariwisata agar memberikan manfaat langsung bagi masyarakat. Hal itu dapat diwujudkan melalui perluasan kesempatan kerja, peningkatan keterampilan tenaga kerja lokal, serta akses UMKM terhadap kegiatan ekonomi.
“Kami berharap RAPBD Tahun Anggaran 2027 dapat disusun secara realistis, objektif, dan berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat Kudus. Fraksi kami juga menegaskan dukungannya terhadap upaya pemerintah daerah dalam menjaga kesinambungan pembangunan dan memperkuat kemandirian ekonomi daerah,” tuturnya.
Kemudian, Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD Kabupaten Kudus, Kholid Mawardi menekankan agar struktur APBD Kabupaten Kudus harus seimbang sesuai dengan mandatory spending, dalam arti belanja atau pengeluaran yang sudah diatur sesuai dengan undang-undang.
“Kami mohon kepada Dinas PUPR Kabupaten Kudus segera memperbaiki jalan-jalan yang rusak di Kabupaten Kudus. Selain itu, Fraksi Partai Golkar mengusulkan pengembangan destinasi wisata khususnya kawasan muria dan Kawasan Rahtawu untuk menambah pendapatan asli daerah (PAD),” imbuhnya.
Jurnalis: Lingkar Network/Nisa Hafizhotus S
Editor: Sekar
