SEMARANG, Lingkarjateng.id – Sebanyak 22 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Jawa Tengah ditutup sementara oleh Badan Gizi Nasional (BGN). Pembekuan operasional dapur penyedia Program Makan Bergizi Gratis (MBG) itu dilakukan menyusul sejumlah temuan pelanggaran dalam pengelolaan layanan.
Beberapa faktor yang menjadi penyebab penutupan sementara tersebut antara lain kualitas menu yang dinilai tidak layak serta ketidaksesuaian harga makanan dengan anggaran yang telah ditetapkan BGN, yakni berkisar Rp8.000 hingga Rp10.000 per porsi.
Menanggapi hal itu, Wakil Gubernur Jawa Tengah, Taj Yasin Maimoen, menegaskan bahwa keputusan penutupan merupakan kewenangan penuh pemerintah pusat melalui BGN.
“(Penutupan) keputusan kementerian. Atas tindaklanjut (laporan) dari masyarakat,” kata Gus Yasin, sapaan karibnya, Kamis, 5 Maret 2026.
Ia mengapresiasi partisipasi masyarakat yang aktif melaporkan temuan di lapangan terkait pelaksanaan MBG. Menurutnya, laporan tersebut penting untuk mencegah terjadinya masalah yang lebih besar, termasuk kasus keracunan makanan.
Gus Yasin juga meminta seluruh SPPG di Jawa Tengah meningkatkan kualitas pengelolaan program MBG agar kejadian serupa tidak terulang di wilayah 35 kabupaten/kota.
“Kepada masyarakat, tetap laporkan (kalau ada temuan) untuk mencegah kejadian luar biasa,” pesannya.
Sementara itu, Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, menilai program MBG tidak hanya berkaitan dengan pemenuhan gizi masyarakat, tetapi juga menjadi bagian dari strategi pembangunan sumber daya manusia jangka panjang.
“Program MBG bukan hanya sekadar pemberian makan bergizi. Ini investasi strategis membangun sumber daya manusia,” nilai Luthfi.
Selain itu, ia menyebut Jawa Tengah sebagai salah satu lumbung pangan nasional yang memiliki peran penting dalam mendukung keberlanjutan program tersebut. Pada 2026, provinsi ini menargetkan produksi padi mencapai 10,55 juta ton gabah kering giling (GKG), meningkat 12,22 persen dibandingkan realisasi tahun 2025.
Dengan dukungan infrastruktur pertanian dan capaian produksi yang tinggi, pemerintah provinsi optimistis Jawa Tengah mampu menopang ketahanan pangan nasional sekaligus memastikan keberlangsungan program MBG.
“Kami siap menopang swasembada pangan nasional sekaligus memastikan keberlanjutan program MBG di Jawa Tengah,” tegasnya.
Berdasarkan data pemerintah provinsi, potensi penerima manfaat MBG di Jawa Tengah mencapai 9.639.459 orang. Dari jumlah tersebut, sebanyak 9.348.898 orang atau sekitar 96,98 persen telah menerima manfaat program.
Penerima manfaat tersebut terdiri dari 8.464.875 siswa mulai dari tingkat TK hingga SMA, 93.045 ibu hamil, 204.305 ibu menyusui, serta 549.759 balita.
Untuk mendukung pelaksanaan program, Jawa Tengah memiliki total 3.741 unit SPPG. Rinciannya meliputi 34 SPPG milik TNI, 12 SPPG pondok pesantren, 3.628 SPPG mitra, dan 67 SPPG Polri. Selain itu, seluruh 35 kabupaten/kota di provinsi ini telah membentuk Satuan Tugas (Satgas) MBG melalui surat keputusan resmi.
Jurnalis: Rizky Syahrul Al-Fath
Editor: Rosyid
