PATI, Lingkarjateng.id – Hampir 60 ribu masyarakat di Kabupaten Pati terdampak penonaktifan Penerima Bantuan Iuran (PBI) Jaminan Kesehatan (JK) di awal tahun 2026. Hal ini mendapat sorotan khusus dari Fraksi PDIP DPRD Pati.
“Kemudian di bidang kesehatan, kami di DPRD mengusulkan tentang PBI atau BPJS yang dibayarkan pemerintah agar dibayar penuh biar tidak ada sistem buka tutup,” ujar Ketua DPRD Pati Ali Badrudin mewakili Fraksi PDIP saat rapat paripurna penyampaian reses, Rabu 4 Maret 2026.
Mengatasi masalah tersebut, Ali mendorong Pemkab Pati mengalokasikan anggaran untuk membantu 60 ribu peserta PBI.
“Ada yang mau berobat BPJS nya mati kemudian membayar, ini diusulkan teman-teman Fraksi PDIP DPRD Pati harus menjadi perhatian di tahun 2027 bisa dianggarkan,” ungkapnya.
Jurnalis: Lingkarjateng Group Network
Editor: Sekar S
