KENDAL, Lingkarjateng.id – Peternak yang tergabung dalam Koperasi Peternak Unggas Sejahtera (KPUS) Kendal mengeluhkan anjloknya harga jual telur ayam sejak usai Idulfitri.
Para peternak merasa kondisi tersebut memberatkan karena biaya produksi justru mengalami kenaikan akibat naiknya nilai tukar dolar Amerika Serikat.
Ketua KPUS Kendal, Suwardi, menyampaikan saat ini harga telur di tingkat peternak hanya berkisar Rp22.000 per kilogram jauh di bawah harga acuan pemerintah dan tidak sebanding dengan biaya produksi yang terus meningkat.
“Sejak Idulfitri harga telur di kandang hanya sekitar Rp22.000 per kilogram. Sementara sebagian besar bahan baku pakan masih mengandalkan impor sehingga kenaikan dolar sangat berpengaruh terhadap biaya produksi kami,” ungkapnya, Rabu, 3 Juni 2026.
Menurutnya, sepanjang Mei 2026 harga pakan telah mengalami kenaikan hingga tiga kali. Di sisi lain, produksi telur nasional mengalami kelebihan pasokan yang diperkirakan mencapai 10 persen sehingga semakin menekan harga di tingkat peternak.
“Harga telur terus telur terpuruk. Kita sudah over supply sampai 10 persen,” ujar Suwardi.
Suwardi menambahkan para peternak juga menyoroti pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dinilai belum memberikan dampak signifikan terhadap penyerapan telur dari peternak lokal.
“Sebagian pengelola MBG masih melakukan pembelian telur berdasarkan mekanisme pasar sehingga harga yang diterima peternak tetap rendah,” sambungnya.
Padahal, kata dia, pembayaran kepada pengelola MBG oleh Badan Gizi Nasional (BGN) telah mengacu pada Harga Eceran Tertinggi (HET) yang ditetapkan pemerintah. Karena itu, peternak berharap pembelian telur untuk kebutuhan MBG juga mengikuti Harga Acuan Pembelian (HAP) pemerintah sebagaimana diatur dalam Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 6 Tahun 2024, yakni sebesar Rp25.000 hingga Rp26.500 per kilogram di tingkat peternak.
“Kami berharap ada ketegasan dari BGN agar pengelola MBG membeli telur sesuai harga acuan pemerintah. Jangan sampai peternak terus ditekan dengan harga rendah sementara pembayaran program tetap mengacu pada harga pemerintah,” tegasnya.
Kondisi tersebut, lanjutnya, telah memicu aksi protes peternak di sejumlah daerah, termasuk di Jawa Timur. KPUS Jawa Tengah pun mempertimbangkan langkah serupa apabila tidak ada solusi konkret dari pemerintah.
“Apabila kondisi harga telur terus berada di bawah biaya produksi dan tidak ada upaya penyerapan kelebihan pasokan, banyak usaha peternakan rakyat terancam bangkrut. Dampaknya tidak hanya dirasakan peternak, tetapi juga berpotensi meningkatkan angka pengangguran karena sektor peternakan unggas merupakan salah satu penyerap tenaga kerja yang cukup besar,” bebernya Suwardi yang juga anggota DPRD Kendal berharap pemerintah Provinsi Jawa Tengah maupun Pemerintah Kabupaten Kendal dapat memfasilitasi dan memberikan solusi yang berpihak kepada peternak.
“Harapannya jehadiran program MBG semestinya juga memberikan manfaat bagi peternak lokal,” ucapnya.
Ia menambahkan, selama ini peternak juga berkontribusi terhadap penerimaan negara melalui pembayaran pajak. Oleh karena itu, peternak berharap asas keadilan dapat diterapkan dalam pelaksanaan program pemerintah, termasuk dalam kebijakan pengadaan bahan pangan untuk MBG.
“Kami hanya ingin usaha kami tetap berjalan untuk memenuhi kebutuhan keluarga, pendidikan anak, dan kesehatan. Jangan sampai peternak yang selama ini menopang ketahanan pangan justru menjadi pihak yang paling dirugikan,” pungkasnya.
Jurnalis: Anik Kustiani
Editor: Ulfa
