SEMARANG, Lingkarjateng.id – Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (Pemprov Jateng) memastikan perbaikan ruas jalan Randublatung-Cepu di Kabupaten Blora akan segera dilaksanakan. Saat ini, proyek penanganan jalan tersebut telah masuk tahap lelang dengan alokasi anggaran sebesar Rp5,276 miliar.
Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Jawa Tengah, Henggar Budi Anggoro, mengatakan anggaran tersebut diprioritaskan untuk memperbaiki titik-titik kerusakan berat yang berada di wilayah Desa Kediren, Kecamatan Randublatung.
“Sesuai arahan Pak Gubernur, desain teknis akan dievaluasi agar panjang jalan yang diperbaiki dapat ditambah lagi,” kata Henggar, Senin, 1 Juni 2026.
Menurutnya, penanganan jalan provinsi di wilayah Blora sebenarnya telah dilakukan secara bertahap. Pada 2025, Pemprov Jateng telah memperbaiki ruas Singget-Doplang-Cepu sepanjang 2,611 kilometer yang melintasi Desa Petak, Desa Dinding, dan Desa Betekan dengan nilai anggaran mencapai Rp19,92 miliar.
Data Pemprov Jawa Tengah menunjukkan total panjang jalan provinsi di Kabupaten Blora mencapai 101,5 kilometer. Untuk mendukung peningkatan kualitas infrastruktur tersebut, pemerintah provinsi mengalokasikan anggaran perbaikan sebesar Rp45,86 miliar melalui APBD Provinsi Jawa Tengah pada periode 2025 hingga 2026.
Selain menggunakan anggaran daerah, Pemprov Jateng juga mengupayakan dukungan pembiayaan dari pemerintah pusat melalui program Instruksi Presiden Jalan Daerah (IJD). Tiga ruas jalan di Kabupaten Blora telah diusulkan masuk dalam program tersebut.
“Dan ini telah kita usulkan ke Inpres Jalan Daerah. Jadi masuk ke IJD, mudah-mudahan semuanya dapat terlaksana dengan baik,” katanya.
Untuk tahun 2026, Pemprov Jawa Tengah mengajukan dukungan pendanaan sebesar Rp46,6 miliar kepada Kementerian Pekerjaan Umum melalui program IJD guna mempercepat penanganan ruas Singget-Doplang-Cepu.
Sementara itu, Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, meminta seluruh organisasi perangkat daerah merespons cepat berbagai keluhan masyarakat, khususnya yang berkaitan dengan kondisi infrastruktur publik.
“Kita lihat masalah sosial ini secara komprehensif. Tidak boleh kaku, harus luwes, dan tahu lapangan. Kalau tidak, maka benturannya kepentingan publik,” tegas Luthfi.
Ia menilai berbagai aduan masyarakat yang ramai diperbincangkan di media sosial harus menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah agar semakin responsif dalam memberikan pelayanan.
Luthfi juga mengingatkan agar setiap pekerjaan perbaikan jalan dilakukan secara profesional dan berorientasi pada kualitas, bukan sekadar penanganan sementara.
“Jangan asal-asalan. Harus dikerjakan secara profesional,” katanya.
Menurutnya, ruas jalan dengan tingkat kerusakan berat harus menjadi prioritas dalam program penanganan infrastruktur.
“Balai dan dinas harus memperhatikan ini. Begitu ada jalan berlubang dan sudah rusak berat, maka harus menjadi skala prioritas penanganannya,” lanjutnya.
Selain mengoptimalkan anggaran daerah, Pemprov Jateng juga akan mengawal usulan bantuan pendanaan dari pemerintah pusat melalui kementerian terkait maupun DPR RI guna mempercepat pembangunan infrastruktur di daerah.
Pemprov Jateng menyatakan terbuka terhadap kritik dan masukan dari masyarakat. Berbagai aspirasi tersebut dinilai menjadi bagian penting dalam mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik, baik di bidang infrastruktur maupun sektor lainnya seperti pendidikan, kesehatan, pangan, dan kesejahteraan masyarakat.
