SEMARANG, Lingkarjateng.id – Program sensus ekonomi tahun 2026 di Jawa Tengah masih mengalami kendala terutama pada sektor usaha besar. Akibatnya, data sensus di lingkup tersebut masih di angka 40 persen.
Hal itu disampaikan oleh Wakil Kepala BPS RI, Sonny Harry Budiutomo usai Rapat Koordinasi Daerah Pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 di Gedung Gradika Bhakti Praja, Kota Semarang, Kamis, 6 Agustus 2026 sore.
Rapat ini untuk mengejar target sensus ekonomi Jateng dilakukan 10 tahun sekali yang menyasar 16 juta keluarga serta hampir 5 juta unit usaha. Pelaksanaan sensus ekonomi akan berakhir pada 31 Agustus 2026.
“Ya capaian sensus untuk usaha besar mendekati 40 persen yang terdata. Kendalanya, ada penolakan dari usaha besar. Cuma jumlah penolakan juga tidak terlalu banyak,” ungkap Sonny.
Meski data dari sektor usaha besar masih di angka 40 persen, namun pihaknya tidak menyebutkan secara gamblang jumlah angka pengusaha yang menolak. Agar sensus ekonomi berjalan dengan lancar, Sonny tidak pernah bosan-bosan mengingatkan kepada masyarakat bahwa program ini tidak ada kaitanya sama sekali dengan pajak.
“Kami tekankan bahwa ini (sensus) tidak ada hubungannya dengan pajak,” jelasnya.
Kendala lain yang dialami petugas sensus ekonomi dilapangan adalah koordinasi perusahaan besar yang harus melakukan komunikasi terlebih dahulu dengan kantor pusat yang berada di Jakarta. Disisi lain, dengan beragamnya divisi yang ada di suatu perusahaan membuat waktu pengisian dokumen sensus juga terpotong.
“Misalkan untuk soal keuangan yang mengisi divisi keuangan, ketenagakerjaan yang mengerti adalah divisi ketenagakerjaan, penjualan yang mengerti adalah divisi penjualan. Sehingga harus diisi oleh masing-masing divisi dan itu membutuhkan waktu yang cukup lama,” bebernya.
Saat disinggung penyebab belum maksimalnya sensus ekonomi di sektor usaha besar karena banyaknya petugas yang mundur dengan berbagai alasan, Sonny membantah hal tersebut dan mengatakan capaian sensus saat ini terjadi karena jumlah usaha besar yang banyak terutama di Kota Semarang.
“Jumlah Pelaku usaha di Kota Semarang paling besar se-Jawa Tengah. Jadi memang tidak mudah,” katanya.
Kini, jangka waktu sensus tersisa tinggal 3 Minggu lagi. Untuk mengejar target sensus menyasar usaha besar, Sonny mengungkap, telah menerjunkan petugas bantuan dari pegawai organik BPS.
“Kami menerjunkan pegawai organik BPS. Bukan hanya petugas lapangan, tetapi pegawai PNS. Kami terjunkan langsung mendata bahkan yang senior-senior kami terjunkan khusus untuk usaha-usaha besar,” katanya.
Selain usaha besar, Sonny mengaku, petugas sensus juga kesulitan menembus warga penghuni apartemen. Petugas lapangan kesulitan menemui penghuni apartemen yang sibuk sehingga sulit untuk ditemui.
“Kami ingin mencapai 100 persen di sisa waktu yang ada, maka tadi sudah dibahas bersama Pak Wagub (Taj Yasin) yang sudah memberikan arahan (kepada Bupati/wali kota) untuk melakukan upaya-upaya terobosan,” bebernya.
Sebagai informasi, capaian Sensus Ekonomi di Jateng sendiri secara keseluruhan mencapai 81 persen. Capaian paling baik dicapai Kabupaten Banjarnegara di angka 92 persen. Paling sedikit Kota Semarang yang hanya 71 persen.
Meskipun begitu, menurut Sonny, secara keseluruhan capaian itu sangat bagus dan merupakan capaian yang tidak mudah.
Apalagi jumlah pelaku usaha di Jateng berjumlah lebih dari 4,5 juta. Dari jumlah keluarga di Jawa Tengah juga jumlahnya sangat besar.
“Capaian Sensus Jateng secara keseluruhan mencapai 81 persen dari total target yang terdata. 81 persen bukan hal yang mudah tentunya,” terangnya.
Sementara itu Wakil Gubernur Jateng Taj Yasin mengatakan, terdapat jarak capaian antara sensus ekonomi secara umum yang mencapai 81 persen dan sektor usaha besar yang mencapai 40 persen. Dari angka itu, ternyata titik pusat persoalan ada di Kota Semarang. Sementara, usaha besar di Kawasan Industri Terpadu Batang dan KIK Kendal, tidak ada kendala.
“KIK Kendal apa Batang itu sudah 100 persen, kami petakan lagi supaya pendataan sensus ekonomi 2026 di Jawa Tengah benar-benar bisa tuntas dalam waktu 3 minggu ini,” bebernya.
Berkaitan dengan warga apartemen maupun para warga lainnya yang belum terdata, Yasin meminta agar bisa dilakukan penjadwalan ulang agar pendataan ini bisa tercapai.
“Kami mengimbau masyarakat agar terbuka dalam program pendataan ini yang seharusnya mereka terbuka,” terangnya.
Jurnalis: Rizky Syahrul
Editor: Sekar
