SEMARANG, Lingkarjateng.id – Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata (Disporapar) Jawa Tengah (Jateng) menanggapi isu pemutusan hubungan kerja (PHK) yang terjadi di sektor perhotelan sebagai dampak dari kebijakan efisiensi anggaran.
Kepala Disporapar Jateng, Muhamad Masrofi, menyatakan bahwa penurunan okupansi hotel memang terjadi akibat pembatasan kegiatan pemerintah daerah (pemda) di luar kantor, termasuk di hotel-hotel.
Namun, ia menekankan bahwa pekerja hotel yang terdampak kebijakan tersebut sebagian besar hanya dirumahkan sementara, bukan mengalami PHK permanen.
“Sementara dirumahkan. Berita-berita itu memang muncul karena okupansi hotel menurun. Tidak bisa kita pungkiri bahwa kegiatan pemerintahan menyumbang kontribusi besar bagi perhotelan. Jika kegiatan itu dihentikan, tentu berdampak pada pemasukan hotel,” ujarnya di Kantor Disporapar Jateng, Semarang, pada Senin, 7 Juli 2025.
Masrofi menjelaskan bahwa kondisi saat ini mulai membaik seiring terbitnya Surat Edaran (SE) dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) yang mencabut larangan kegiatan pemda dan pemerintah pusat di luar kantor.
Menurutnya, dengan adanya SE tersebut instansi pemerintah kembali diperbolehkan melaksanakan rapat atau kegiatan lainnya di hotel.
“Itu sudah dicabut. Memang sebelumnya ada imbauan untuk efisiensi dan mengurangi kegiatan luar kantor, tetapi sekarang sudah diperbolehkan menggunakan hotel sebagai tempat kegiatan,” katanya.
Disporapar Jateng pun optimistis surat tersebut akan kembali mendongkrak okupansi hotel. Hal ini diharapkan dapat mengembalikan kondisi sektor perhotelan ke level normal dan membuka peluang bagi para karyawan yang dirumahkan atau terdampak PHK untuk kembali bekerja.
“Dengan adanya surat edaran baru ini, kami harap semuanya bisa kembali seperti sediakala. Karena dampak dari kebijakan efisiensi kemarin memang sangat besar bagi perekonomian, khususnya sektor perhotelan,” pungkasnya.
Sementara itu, Ketua Badan Pimpinan Daerah Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Jawa Tengah, Heru Isnawan, mengatakan penyelenggaran event yang bisa mengundang turis luar daerah menjadi harapan bagi pengusaha hotel dan restoran.
“Apa pun bentuknya, event dari kelas kota, provinsi, nasional harus segera diadakan. Misal yang sport atau semacam Solo Great Sale yang diadakan se-Solo Raya harus banyak digulirkan di daerah lain, ini menjadi magnet daya tarik,” katanya.
Heru mengatakan dari total 1.500-an hotel, 800-an di antaranya menjadi anggota PHRI. Dirinya mengaku kondisi saat ini masih belum membaik karena penurunan mencapai 60-70 persen
“Harapannya MICE yang sudah di-plotting itu segera direalisasikan, karena jadi masalah nanti kalau tidak berjalan, karena penurunan bisa antara 50-70 persen,” pungkasnya.
Jurnalis: Rizky Syahrul Al-Fath
Editor: Rosyid
