PEKALONGAN, Lingkarjateng.id – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pekalongan melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) tengah mematangkan persiapan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) serentak tahun 2026. Sebanyak 34 desa di 17 kecamatan dipastikan akan mengikuti pesta demokrasi tingkat desa tersebut dengan menyesuaikan akhir masa jabatan kepala desa masing-masing.

Kepala Bidang Administrasi Pemdes Dinas PMD Kabupaten Pekalongan, Novita, menyampaikan bahwa terdapat dua kecamatan yang tidak melaksanakan Pilkades tahun ini karena tidak ada kepala desa yang masa jabatannya berakhir pada 2026.

“Total ada 34 desa di 17 kecamatan. Dua kecamatan lainnya tidak melaksanakan Pilkades karena tidak ada kepala desa yang habis masa jabatannya tahun ini,” ujarnya saat ditemui di ruang kerjanya, Kamis, 16 April 2026.

Dari sisi anggaran, Pemkab Pekalongan telah menyiapkan bantuan keuangan melalui APBD 2026 yang disesuaikan dengan jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) di masing-masing desa. Besarannya bervariasi, mulai dari sekitar Rp25 juta hingga Rp50 juta.

Desa Pamutuh, Kecamatan Lebakbarang, menjadi penerima anggaran terendah karena memiliki DPT di bawah 1.000 pemilih, yakni sekitar Rp25 juta. Sementara anggaran tertinggi dialokasikan untuk Desa Ambokembang, Kecamatan Kedungwuni, dengan DPT di atas 6.000 pemilih, mencapai sekitar Rp50 juta.

“Penentuan ini masih mengacu pada DPT Pilkada terakhir. Nantinya P2KD akan menetapkan DPT terbaru setelah penyusunan Daftar Pemilih Sementara (DPS),” jelas Novita.

Ia menambahkan, draf tahapan Pilkades telah disusun oleh Dinas PMD dengan mengacu pada regulasi terbaru, yakni Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Salah satu poin baru dalam regulasi tersebut adalah adanya perpanjangan masa pendaftaran bagi bakal calon kepala desa.

“Jika pada pendaftaran pertama belum memenuhi syarat, diberikan dua kali perpanjangan, masing-masing 15 hari dan 10 hari,” terangnya.

Secara teknis, pelaksanaan Pilkades masih menggunakan mekanisme lama, yakni pemilihan langsung dengan satu tempat pemungutan suara (TPS) yang umumnya berada di balai desa atau lokasi yang disepakati melalui musyawarah. Surat suara juga tetap menggunakan foto atau gambar calon, bukan simbol.

Namun, terdapat penyesuaian terhadap regulasi baru terkait kemungkinan hanya terdapat satu calon kepala desa, yang saat ini masih menunggu aturan teknis lebih lanjut melalui Peraturan Pemerintah (PP) dan Permendagri.

Tahapan Pilkades akan dimulai dengan pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa (P2KD) oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) pada akhir Juli 2026. Selanjutnya, P2KD akan mulai bekerja sejak Agustus hingga pelaksanaan pemungutan suara yang diperkirakan berlangsung pada November 2026.

Untuk tanggal pasti pemungutan suara, lanjut Novita, masih dalam tahap penghitungan dan akan diajukan dalam beberapa alternatif kepada Bupati, dengan mempertimbangkan masukan dari Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda).

“Perkiraan tetap di bulan November, tinggal menunggu keputusan Bupati untuk penetapan tanggal pastinya,” ujarnya.

Setelah pemungutan suara, hasil Pilkades akan dilaporkan kepada BPD, kemudian diusulkan kepada Bupati melalui camat untuk proses pelantikan kepala desa terpilih yang dijadwalkan berlangsung pada Desember 2026.

Selain itu, Novita juga menekankan pentingnya peran BPD dalam tahapan awal. Sesuai ketentuan, enam bulan sebelum masa jabatan kepala desa berakhir, BPD wajib menyampaikan pemberitahuan kepada kepala desa sekaligus meminta laporan akhir masa jabatan untuk disampaikan kepada BPD dan Bupati melalui camat sebagai bahan evaluasi.

Ia juga mengingatkan pemerintah desa untuk menyiapkan dukungan anggaran tambahan guna kebutuhan yang belum terakomodir dari APBD 2026.

“Karena Pilkades ini menyangkut hajat masyarakat desa, kami berharap seluruh pihak, mulai dari BPD, panitia, hingga masyarakat, dapat mempersiapkan diri dan berperan aktif agar pelaksanaannya berjalan lancar dan kondusif,” pungkasnya.

Informasi lebih lanjut terkait tahapan dan teknis pelaksanaan Pilkades akan disosialisasikan kepada masyarakat setelah dilakukan rapat koordinasi di tingkat pimpinan daerah.

Berikut ini daftar 34 desa di Kabupaten Pekalongan yang akan mengikuti Pilkades serentak tahun 2026:

Kecamatan Kandangseran : Desa Tajur, Desa Trajumas, Desa Karanggondang
Kecamatan Paninggaran : Desa Werdi
Kecamatan Lebakbarang : Desa Pamutuh
Kecamatan Petungkriyono : Desa Simego
Kecamatan Doro : Desa Wringinagung
Kecamatan Karanganyar : Desa Karanggondang, Desa Wonosari, Desa Sokosari
Kecamatan Kajen : Desa Tambakroto, Desa Kutorojo, Desa Sangkanjoyo
Kecamatan Kesesi : Desa Brondong
Kecamatan Sragi : Desa Sumubkidul, Desa Tegalontar
Kecamatan Bojong : Desa Sumurjomblangbogo, Desa Duwet, Desa Ketitangkidul, Desa Sembungjambu
Kecamatan Kedungwuni : Desa Pakisputih, Desa Ambokembang
Kecamatan Buaran : Desa Watusala, Desa Kertijayan
Kecamatan Tirto : Desa Karanganyar, Desa Tegaldowo, Desa Tanjung, Desa Pucung
Kecamatan Wiradesa : Desa Karangjati, Desa Waru Kidul
Kecamatan Siwalan : Desa Blimbingwuluh, Desa Siwalan
Kecamatan Karangdadap : Desa Pegandon
Kecamatan Wonokerto : Desa Api-api