PEKALONGAN, Lingkarjateng.id – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pekalongan berkomitmen mempercepat upaya peningkatan penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) melalui penguatan sosialisasi dan koordinasi hingga tingkat desa, RT, dan RW. Langkah tersebut dilakukan untuk mengejar target pendapatan daerah sekaligus memperkuat Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Komitmen itu disampaikan Pelaksana Tugas (Plt.) Bupati Pekalongan Sukirman saat menghadiri Roadshow Badan Pengelola Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Jawa Tengah di Aula Lantai I Setda Kabupaten Pekalongan, Selasa, 21 Juli 2026.
Sukirman mengatakan PKB masih menjadi salah satu sumber utama pendapatan daerah yang berperan penting dalam mendukung berbagai program pembangunan, terutama di tengah kondisi fiskal yang masih menghadapi sejumlah tantangan.
“Pajak kendaraan bermotor ini sampai sekarang masih menjadi andalan kita, masih menjadi primadona kita dalam kaitannya dengan peningkatan Pendapatan Asli Daerah,” ujar Sukirman.
Berdasarkan evaluasi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, capaian percepatan penerimaan PKB Kabupaten Pekalongan masih berada pada kategori menengah.
Oleh karena itu, Sukirman meminta seluruh jajaran pemerintah daerah memperkuat kerja sama agar target penerimaan yang belum tercapai dapat dikejar pada periode berikutnya.
Ia meminta Sekretaris Daerah Kabupaten Pekalongan segera mengoordinasikan perangkat daerah terkait untuk melakukan pembagian tugas dalam mendukung percepatan pembayaran pajak kendaraan.
“Pak Sekda, barangkali langsung bisa memimpin bersama dinas terkait melaksanakan pembagian tugas ini agar target yang masih jauh dari harapan bisa kita kejar di bulan-bulan berikutnya,” katanya.
Menurut Sukirman, pemerintah desa serta perangkat kewilayahan memiliki peran penting karena paling memahami kondisi masyarakat di wilayah masing-masing.
Keberadaan kepala desa, ketua RT, dan ketua RW dinilai dapat menjadi penggerak dalam meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap kewajiban pajak.
“Pak Kades, Pak RT, Pak RW itu memahami detail-detailnya. Maka ini sebenarnya menjadi alat kita, menjadi perangkat kita yang cukup efektif dalam bersama-sama mendorong masyarakat membayar kewajiban PKB maupun BBNKB,” ungkapnya.
Selain penguatan koordinasi di tingkat bawah, Sukirman juga meminta seluruh kepala organisasi perangkat daerah (OPD) ikut menyampaikan pentingnya pembayaran pajak kendaraan saat berinteraksi dengan masyarakat maupun tokoh masyarakat.
Menurutnya, kesadaran wajib pajak menjadi faktor penting dalam meningkatkan pendapatan daerah yang nantinya akan kembali kepada masyarakat melalui pembangunan infrastruktur dan peningkatan pelayanan publik.
Jurnalis: Fahri Akbar
Editor: Rosyid
