PATI, Lingkarjateng.id – Ratusan massa aksi dari Ormas Masyarakat Penjaga Nusantara (Mantra) berlanjut menggelar demo di depan kantor Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Kabupaten Pati pada Senin, 9 Oktober 2023. Mereka meminta agar Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pati melalui BKPP membuka formasi tenaga harian lepas (THL) di lingkup Organisasi Perangkat Daerah (THL OPD) dalam pengisian penerimaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
Ketua Ormas Mantra, Cahya Basuki, mengatakan bahwa demo hari ini merupakan bentuk keseriusan pihaknya untuk menuntut agar BKPP terbuka dalam penerimaan PPPK. Menurutnya, ada kejanggalan terkait seleksi PPPK yang selama dua tahun ini hanya diperuntukkan untuk formasi tenaga kesehatan dan tenaga pendidik.
Yayak Gundul, sapaan Ketua Ormas Mantra, juga meminta penghapusan beberapa persyaratan yang memberatkan THL. Menurutnya, THL yang sudah mengabdi cukup lama harus mendapat prioritas dalam rekrutmen PPPK sehingga tidak hanya nakes maupun guru yang diprioritaskan oleh BKPP.
“Kami ingin THL teknis lainnya agar diikutsertakan di PPPK. Karena selama ini yang diikutkan PPPK selalu nakes dan pendidikan. Sedangkan THL teknis tidak pernah tersentuh. Kami dorong Pemkab membuka PPPK teknis lainnya. Begitupun dengan THL yang sudah mengabdi lebih dari 2 tahun untuk diangkat jadi pegawai tetap. Termasuk syarat usia dihapus saja, kalau mereka sudah mengabdi lama ‘kan kasihan kalau kalah sama yang baru lulus,” tegasnya.
Tuntut Keadilan Rekrutmen PPPK Pati, Ormas Mantra akan Demo 7 Hari
Disamping menyampaikan tuntutan-tuntutan tersebut, dirinya juga mendesak agar pemerintah melakukan uji forensik dalam ujian yang mengenakan sistem Computer Asisten Test (CAT). Sistem ini, menurut Yayak sangat rentan terjadi kecurangan jika tidak dilakukan uji forensik.
Kemudian, anggaran untuk pelaksanaan PPPK ini juga dirasa ada kecurangan mengingat tidak terbukanya pihak BKPP terkait informasi anggaran yang digunakan dalam pelaksanaan seleksi PPPK.
“Pemkab harus menguji forensik komputer CAT PPPK. Selama ini CAT itu tidak pernah diuji forensik. Kami mencurigai pengondisian, lulus tidak lulus dibuat lulus. Buka dan audit belanja PPPK selama ini. Saya dengar anggaran tahun ini lebih dari Rp 600 juta,” terangnya.
Sebelumnya, Yayak mengatakan bahwa dirinya mendapati laporan dari beberapa THL yang merasa dianaktirikan Pemkab Pati dalam rekrutmen PPPK.
Ia mengaku, jika tuntutan ini tidak mendapat tanggapan dari BKPP, dirinya bersama Ormas Mantra mengancam akan menggelar aksi yang lebih besar lagi. (Lingkar Network | Arif Febriyanto – Lingkarjateng.id)
