KUDUS, Lingkarjateng.id – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kudus memperketat pengelolaan anggaran dengan menargetkan pengurangan konsumsi bahan bakar minyak (BBM) kendaraan dinas hingga 25 persen di seluruh organisasi perangkat daerah (OPD). Kebijakan ini menjadi salah satu langkah strategis menghadapi tekanan ekonomi yang diperkirakan meningkat pada 2026.
Bupati Kudus, Sam’ani Intakoris, menegaskan bahwa upaya efisiensi harus diwujudkan secara konkret dan terukur, bukan sekadar wacana. Hal itu disampaikannya dalam rapat evaluasi yang digelar di Pendopo Kabupaten Kudus.
“Harus ada angka, bukan sekadar jargon. Kalau sebelumnya konsumsi 100 liter, harus bisa ditekan menjadi 75 liter. Itu berarti ada penghematan 25 persen,” tegasnya saat ditemui di Pendopo Kudus belum lama ini.
Ia menilai target tersebut realistis selama dibarengi dengan perubahan pola kerja yang lebih disiplin.
Sejumlah langkah mulai diterapkan, seperti pembatasan perjalanan dinas serta pemanfaatan kendaraan dinas secara kolektif untuk meningkatkan efisiensi.
Selain itu, Pemkab Kudus juga mendorong penggunaan energi alternatif yang lebih ramah lingkungan.
Aparatur sipil negara (ASN) diarahkan untuk mulai beralih ke kendaraan listrik, serta memanfaatkan transportasi non-motor seperti bersepeda atau berjalan kaki untuk jarak dekat.
Sam’ani menekankan pentingnya sistem pencatatan berbasis data dalam mendukung keberhasilan kebijakan ini.
Setiap OPD diminta melakukan pelaporan rinci agar penghematan dapat dipantau dan dievaluasi secara berkala.
“Kita ingin ada signifikansi. Targetnya di kisaran 20 sampai 25 persen, dan itu harus bisa dibuktikan,” ujarnya.
Kebijakan penghematan ini tidak hanya menyasar penggunaan BBM, tetapi juga konsumsi energi di lingkungan perkantoran.
Sam’ani menginstruksikan pegawai untuk lebih disiplin dalam penggunaan listrik, termasuk mematikan lampu, pendingin ruangan, dan perangkat komputer setelah jam kerja.
Pembatasan aktivitas lembur juga menjadi bagian dari strategi untuk menekan biaya operasional.
Langkah tersebut sejalan dengan kebijakan pemerintah pusat yang mendorong efisiensi energi di tengah ketidakpastian global. Ketegangan geopolitik di kawasan Eropa dan Timur Tengah dinilai berpotensi mendorong kenaikan harga BBM, yang pada akhirnya dapat memicu inflasi, termasuk pada sektor pangan.
Jurnalis: Mohammad Fahtur Rohman
Editor: Rosyid
