KUDUS, Lingkarjateng.id – Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (Pemprov Jateng) masih menggodok rencana perluasan layanan Bus Trans Jateng menuju wilayah Pantura Timur, termasuk Kabupaten Kudus, Demak, dan Jepara. Sejumlah aspek teknis dan sosial ekonomi menjadi pertimbangan sebelum kebijakan tersebut direalisasikan.
Sekretaris Daerah (Sekda) Jateng, Sumarno, mengatakan pengembangan rute baru belum dapat dilakukan dalam waktu dekat karena masih memerlukan kajian menyeluruh.
“Kajian tersebut mencakup berbagai aspek, mulai dari efisiensi operasional hingga dampaknya terhadap pelaku transportasi yang telah ada,” ujarnya saat berada di Kudus.
Menurutnya, pemerintah harus memastikan kehadiran layanan transportasi publik baru tidak menimbulkan dampak negatif terhadap pelaku usaha transportasi yang selama ini melayani rute antardaerah di kawasan tersebut.
“Trans Jateng ini tidak hanya sekadar berjalan, tetapi ada pelaku-pelaku transportasi yang sudah ada. Itu juga harus menjadi pertimbangan,” tegasnya.
Selain pengembangan rute, Pemprov Jawa Tengah juga tengah mengkaji kemungkinan penggunaan bus listrik sebagai armada Trans Jateng pada masa mendatang. Namun, hasil kajian awal menunjukkan biaya investasi dan operasional kendaraan listrik masih cukup tinggi.
“Untuk sementara ini dari kajian yang ada, tetapi masih saya minta dikaji ulang, biaya operasional bus listrik justru lebih mahal. Hampir dua kali lipat operasionalnya, biaya pembeliannya juga lebih mahal. Ini perlu dikaji lebih mendalam,” katanya.
Sumarno menjelaskan, usulan pembukaan koridor baru Trans Jateng saat ini datang dari berbagai daerah di Jawa Tengah. Karena itu, pemerintah provinsi masih melakukan pemetaan kebutuhan dan kelayakan sebelum menentukan prioritas pengembangan layanan.
Di sisi lain, kebutuhan transportasi umum di wilayah Kudus dan sekitarnya dinilai cukup besar. Berkurangnya jumlah armada bus antarkota dalam beberapa tahun terakhir membuat masyarakat membutuhkan alternatif transportasi yang lebih terjangkau dan mudah diakses.
Pemprov Jawa Tengah berharap hasil kajian yang tengah dilakukan dapat menghasilkan kebijakan transportasi publik yang efektif, efisien, serta mampu menjawab kebutuhan mobilitas masyarakat tanpa mengganggu keberlangsungan usaha transportasi yang telah lebih dulu beroperasi.
Jurnalis: Ahmad Abror
Editor: Rosyid
