PATI, Lingkarjateng.id – Kenaikan harga solar nonsubsidi atau solar industri membuat banyak pengusaha sektor perikanan mandek melaut hingga anak buah kapal (ABK) kehilangan pekerjaan.
Keluhan harga solar industri yang mencapai sekitar Rp30 ribu dirasa berat oleh pelaku usaha perkapalan di atas 30 gross tonnage (GT). Para nelayan di Kabupaten Pati telah menyuarakan aspirasi tersebut kepada pemerintah pada 4 Mei 2026 di depan kantor bupati.
Hal serupa juga disampaikan kepada anggota Komisi IV DPR RI, Rokhmin Dahuri, saat mengunjungi nelayan di Dermaga Bendar, Juwana pada Sabtu, 16 Mei 2026 siang.
Perwakilan nelayan, Eko Budiono, mengatakan saat ini ada ribuan kapal yang hanya bersandar di dermaga. Selain itu dampak kenaikan harga solar dirasakan para anak buah kapal, sekitar 5.400 orang tak berangkat melaut.
“Kita menghitung sekitar 5.400 ABK tidak bisa melaut, mereka menganggur. Untuk biaya hidup, ABK yang tidak bisa melaut ya bon-nya ke nakhoda masing-masing,” ungkapnya.
Selain itu, harga solar nonsubsidi saat ini memberatkan para pelaku usaha perikanan lantaran sistem yang digunakan adalah sistem bagi hasil. Kenaikan harga solar dinilai merugikan apabila nekat berangkat melaut.
Eko pun meminta kepada pemerintah pusat agar dapat menyesuaikan harga solar industri menjadi Rp13.600. Ia juga menegaskan apabila pemerintah pusat tak segera menurunkan harga, para nelayan di Pantura bakal nekat menggelar konvoi ke pemerintah pusat.
“Kami tidak menuntut subsidi penuh, kami ingin harga BBM khusus nelayan itu sekitar dua kali harga BBM subsidi saat ini atau sekitar Rp13.600,” bebernya.
Sementara itu anggota Komisi IV DPR RI, Rokhmin Dahuri, menyebut persoalan BBM untuk nelayan ini harus ada solusi jangka pendek dan jangka panjang.
“Jangka pendeknya akan saya sarankan kepada pemerintah harus ada harga BBM khusus untuk nelayan di atas 30 gross tonnage,” ucapnya.
Dahuri menyebut pemerintah perlu melakukan transisi energi untuk solusi jangka panjang dengan menggandeng berbagai elemen masyarakat termasuk BRIN hingga akademisi. Ia mencontohkan di China yang sudah menerapkan energi panel surya untuk industri perikanan.
Menurutnya, jika pemerintah hanya mengandalkan subsidi tidak akan mampu mengatasi persoalan dalam jangka panjang.
“Nelayan saya kira rasional walaupun saya tekankan lagi secara jangka panjang seharusnya pemerintah dan nelayan kompak bertransisi kapal ikan itu harusnya tidak menggunakan BBM lagi tetapi menggunakan solar energy, seperti di China. Kenapa, karena energi akan habis dan membuang emisi karbon yang menyebabkan global warming,” tuturnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pati, Hadi Santosa, mengatakan siap mendukung dan menyalurkan aspirasi nelayan dan pelaku usaha perikanan kepada Kementerian Kelautan dan Perikanan.
“Kita mendukung dan siap untuk menyalurkan aspirasi nelayan, pengusaha, ABK, dengan meneruskan ke Kementerian Kelautan dan Perikanan. Dan Pak Plt Bupati juga senantiasa memonitor pembicaraan diskusi harga BBM ini,” jelasnya.
Jurnalis: Lingkarjateng Group Network
