BLORA, Lingkarjateng.id – Wakil Ketua DPRD Kabupaten Blora, Lanova Chandra Tirtaka, menanggapi wacana pemilihan kepala daerah (pilkada) melalui DPRD.
Lanova menyatakan dirinya mendukung wacana tersebut karena dinilai lebih efektif.
“Karena juga untuk efektivitas demokrasi dan tata kelola pemerintah daerah yang lebih baik, dan kami serius mengkaji terkait hal tersebut,” terang Lanova yang merupakan legislator dari Partai Gerindra di Blora, Selasa, 30 Desember 2025.
Lebih lanjut, ia mengungkapkan bahwa sesuai instruksi pimpinan Partai Gerindra, seluruh kader di bawah diminta untuk mengawal dan mengkaji isu nasional tersebut.
“Gerindra kami (Blora) setuju dan mendukung sesuai arahan pimpinan kami,” sambungnya.
Pihaknya masih menilai pemilihan kepala daerah oleh DPRD sebagai solusi terhadap tantangan demokrasi saat ini, khususnya di tingkat daerah.
“Ini merupakan salah satu solusi, untuk menekan tingginya biaya pemilihan (cost politik dan penyelenggaraan pilkada seluruh Indonesia), yang terpenting dapat mengurangi potensi konflik horizontal, sehingga daerah kondusif,” paparnya.
Sebelumnya, Ketua DPP Partai Gerindra, Prasetyo Hadi, menilai wacana pilkada melalui DPRD merupakan langkah berani untuk mengevaluasi dan mengubah sistem pemilihan kepala daerah yang telah berlangsung beberapa dekade terakhir.
Menurutnya, mekanisme pilkada langsung memiliki sejumlah dampak negatif, salah satunya terkait tingginya ongkos politik.
“Kami sebagai pengurus partai, salah satu pimpinan di partai, kami berpendapat memang kita harus berani. Harus berani untuk melakukan perubahan dari sistem, manakala kita mendapati bahwa sistem yang kita jalankan sekarang itu banyak juga sisi negatifnya,” kata Pras, sapaan akrab Prasetyo Hadi, usai menghadiri konferensi pers Pemulihan dan Rencana Strategis Pascabencana di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, Senin, 29 Desember 2025.
Prasetyo yang pernah menjadi anggota Komisi II DPR RI, menjelaskan bahwa kajian internal partai dilakukan dengan melihat dinamika demokrasi, termasuk pelaksanaan pilkada. la menilai besarnya biaya politik menjadi kendala serius bagi calon kepala daerah, baik di tingkat kabupaten/kota maupun provinsi.
Selain itu, penyelenggaraan pilkada juga membutuhkan anggaran negara yang tidak sedikit. Dana yang dikeluarkan untuk pelaksanaan pilkada di berbagai daerah dinilai cukup membebani keuangan daerah.
Prasetyo menambahkan, Presiden Prabowo Subianto selaku Ketua Umum Partai Gerindra telah lama membahas gagasan pemilihan kepala daerah melalui DPRD.
“Kalau kajian di kami internal partai Gerindra, kami memang terus terang salah satu yang mengusulkan atau berpendapat bahwa kita berkehendak untuk mengembalikan sistem pemilihan kepala daerah itu melalui mekanisme di DPRD,” katanya.
Sikap tersebut juga ditegaskan dalam keterangan resmi partai. Partai Gerindra menilai pemilihan kepala daerah melalui DPRD berpotensi lebih efisien dibandingkan sistem pemilihan langsung.
Sekretaris Jenderal DPP Partai Gerindra Sugiono menyampaikan bahwa efisiensi dapat dilihat dari berbagai aspek, mulai dari proses penjaringan calon, mekanisme pemilihan, hingga anggaran dan ongkos politik yang harus dikeluarkan.
la memaparkan, pada 2015 dana hibah dari APBD untuk pelaksanaan pilkada mencapai hampir Rp7 triliun. Angka tersebut terus meningkat signifikan hingga pada 2024 dana hibah pilkada tercatat lebih dari Rp37 triliun.
“Itu merupakan jumlah yang bisa digunakan untuk hal-hal lain yang sifatnya lebih produktif, upaya upaya peningkatan kesejahteraan dan ekonomi rakyat. Saya kira ini adalah sesuatu yang perlu kita pertimbangkan,” kata dia.
Sugiono juga menyoroti tingginya ongkos politik yang harus ditanggung calon kepala daerah. Menurutnya, kondisi tersebut kerap menjadi hambatan bagi figur-figur yang sebenarnya kompeten untuk maju dan memimpin daerah.
Jurnalis: Ant/Eko Wicaksono
Editor: Rosyid
