KAB. SEMARANG, Lingkarjateng.id – Ketua DPRD Kabupaten Semarang, Bondan Marutohening, meminta Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Semarang untuk meninjau ulang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) menyusul kondisi fiskal yang mengalami tekanan akibat berkurangnya dana transfer dari pusat.
Permintaan tersebut disampaikan usai Rapat Paripurna DPRD dengan agenda penyampaian rekomendasi atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Semarang. Menurut Bondan, kebijakan efisiensi anggaran berdampak langsung pada capaian target pembangunan daerah.
“Sehingga kami memberikan sejumlah rekomendasi yang cukup panjang kepada Pemkab Semarang, karena dengan adanya efisiensi anggaran ini tentu sangat berdampak kepada capaian-capaian target pembangunan daerah di wilayah kita ini,” ungkap Bondan.
Ia menegaskan, Pemkab Semarang perlu segera mengambil langkah strategis untuk menyesuaikan arah pembangunan dengan kondisi keuangan saat ini. Meski sebagian target kinerja tahun 2025 telah tercapai, masih terdapat sejumlah indikator yang belum terpenuhi.
“Rekomendasi yang kami berikan, memang beberapa target kinerja Pemkab Semarang di tahun 2025 sebagian besar sudah terpenuhi, tapi ada juga yang belum terpenuhi,” katanya.
Menurutnya, selain tekanan fiskal, perbedaan metode penghitungan kinerja juga menjadi kendala dalam evaluasi capaian pembangunan daerah.
“Dan hal itu menjadi kendala tersendiri, khususnya untuk menilai kinerja Pemkab Semarang, dan adanya perubahan hitungan anggaran itu merupakan perintah langsung dari pemerintah pusat sehingga ada kesulitan dalam menentukan indeks-indeks yang disajikan oleh pihak eksekutif atau Pemkab Semarang,” terang dia.
DPRD, lanjutnya, akan lebih menitikberatkan pada capaian kinerja riil di masyarakat dibanding sekadar angka dalam dokumen anggaran.
Bondan juga menekankan pentingnya sinkronisasi antara DPRD dan Pemkab Semarang dalam merespons perubahan kondisi fiskal tersebut, termasuk melakukan penyesuaian target dalam RPJMD.
“Perlu adanya sinkronisasi antara Pemkab Semarang dengan DPRD Kabupaten Semarang untuk menghadapi realita fiskal yang saat ini berubah dari tahun-tahun sebelumnya,” tegas Bondan kembali.
Ia menilai, strategi penganggaran perlu difokuskan pada program prioritas, seperti pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, penanggulangan kemiskinan, dan infrastruktur.
“Selain itu, kami juga minta ke Pemkab Semarang terkait strategi penganggarannya itu lebih digunakan pada program-program atau rencana-rencana prioritas terlebih dahulu, sehingga rencana kerja pembangunan yang paling prioritas ini harus segera dilakukan oleh Pemkab Semarang,” imbuhnya.
Bondan menyarankan agar program yang tidak mendesak dapat ditunda pelaksanaannya ke tahun berikutnya.
“Yang mendesak dulu yang dikerjakan, kemudian target-target pekerjaan lainnya, yang tidak terlalu mendesak ini bisa dikerjakan di tahun 2027 mendatang, atau tahun-tahun berikutnya,” beber Bondan lagi.
Ia juga menyoroti perlunya optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai respons atas berkurangnya dana transfer pusat. Menurutnya, masih terdapat potensi PAD yang belum dimaksimalkan, termasuk dari sektor pajak daerah seperti Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).
DPRD memastikan akan terus memberikan masukan kepada Pemkab Semarang agar kebijakan pembangunan tetap berjalan optimal di tengah keterbatasan fiskal.
“Meskipun menurut kami hal itu ada, tapi itu semua yang harus melakukan adalah pihak Pemkab Semarang. Dan kami, secara tugas kami akan tetap terus memberikan saran dan masukan kepada Pemkab Semarang, kita akan sama-sama bekerja semaksimal mungkin,” tutupnya.
Jurnalis: Hesty Imaniar
Editor: Rosyid
