BLORA, Lingkarjateng.id – Pemeliharaan sarana dan prasarana gedung DPRD Blora diduga fiktif. Hal ini disampaikan langsung oleh HM Warsit mewakili fraksi Demokrat-Hanura dalam sidang Paripurna DPRD Blora kemarin.
“Mohon untuk ditindak lanjuti oleh Aparat Penegak Hukum (APH) karena tidak ada sama sekali pemeliharaan gedung pembangunan di tahun 2022-2023 (tidak ada 1 keramik pun yang di pasang atau diperbaiki). Sampai-sampai bau WC sangat harum,” pintanya.
HM Warsit juga menyebut, meja dan kursi untuk audiensi anggota DPRD Kabupaten Blora jangan sampai terkesan seperti (Baberakan).
“Ada rumor yang melaksanakan pemeliharaan gedung dan sarana prasarana gedung DPRD adalah anak dari oknum pejabat di sekretariatan,” tambahnya.
Selain itu, pihaknya meminta kepada bupati Blora Arief Rohman agar bisa menjawab persoalan mengenai anggota DPRD yang disuruh mengembalikan uang Workshop yang tidak tahu menahu sumber anggaran berasal dari mana asalnya.
“Sementara kami yang disuruh mengembalikan uang anggaran tersebut. Realita yang terjadi penyelengaraan Workshop itu yang MoU dari Sekwan dan pihak ketiga, (malah anggota DPRD disuruh mengembalikan). Kami dari pihak anggota DPRD tidak pernah menerima cash back,” tegasnya.
Dalam Pandangan Umum Fraksi Partai Demokrat-Hanura, HM Warsit berharap untuk segera ditindak lanjuti.
Sementara itu, Sekertaris DPRD Kabupaten Blora, Catur Pambudi mengaku, apa yang disampaikan HM Warsit saat Paripurna kemarin tidak betul. Sebab, tahun 2021 Sekwan memang dianggarkan sekitar Rp 281 juta untuk renovasi. Namun, sampai perubahan APBD, tidak terpakai. Sebab saat itu, harapannya 2022 kantor dibangun.
“Uang dialihkan untuk kegiatan lain. Sehingga tidak ada sama sekali pemakaian pemeliharaan,” jelasnya.
Sementara itu, Bupati Arief Rohman mengaku akan mempelajari terlebih dahulu permasalahannya dan segera menindaklanjutinya.
“Terkait pemandangan umum dari fraksi Demokrat dan Hanura pada point 4 sampai dengan 7, kami ucapkan terima kasih atas saran dan masukan. Untuk hal-hal yang perlu diperbaiki akan kami perhatikan, serta akan kami pelajari terlebih dahulu permasalahannya dan segera kami tindaklanjuti,” jawab bupati melalui tanggapan atas pandangan umum dari Fraksi Partai Demokrat dan Hanura di Rapat Paripurna belum lama ini. (Lingkar Network | Lingkarjateng.id)
