PEMALANG, Lingkarjateng.id – Sekitar 10.000 hektare sawah di Jawa Tengah berisiko puso atau gagal panen imbas kekeringan. Untuk melindungi risiko kegagalan tersebut, pemerintah menyiapkan program asuransi pertanian.
Gubernur Jateng, Ahmad Luthfi, mengatakan pemerintah menggandeng PT Jamkrida Jateng untuk menghadirkan skema asuransi pertanian. Program ini juga untuk menghindarkan risiko petani terjerat pinjaman online maupun rentenir demi memulihkan modal tanam.
“Di Jawa Tengah kita siapkan asuransi untuk 10 ribu hektar lahan gagal panen atau puso. Jamkrida siap meng-cover apabila terjadi puso,” ujarnya saat berdialog dengan kelompok tani usai panen raya padi di Desa Kedungbanjar, Kecamatan Taman, Kabupaten Pemalang, Kamis, 3 September 2026.
Para petani yang mengalami gagal panen dapat mengajukan asuransi ketimbang menuai risiko dengan pinjam rentenit maupun pinjol.
Dinas Pertanian dan Peternakan Jateng juga telah berkoordinasi dengan Kementerian Pertanian untuk menyediakan benih untuk petani. Bantuan akan diberikan melalui beberapa skema setelah ada laporan dan verifikasi lapangan.
Pemprov Jateng juga sudah sejumlah mekanisme untuk penanganan kekeringan pada lahan pertanian.Di antaranya optimalisasi irigasi tersier pada sawah irigasi, serta pemanfaatan irigasi perpompaan dan perpipaan pada jaringan irigasi lahan yang mengalami keterbatasan air.
Upaya tersebut ntuk memastikan ketersediaan air, mengurangi risiko gagal panen, dan menjaga produktivitas panen.
Di Jawa Tengah tercatat ada 242.826 hektare sawah tadah hujan dan 530.748 hektare sawah irigasi. Intervensi sawah tadah hujan dilakukan dengan irigasi perpompaan, sedangkan sawah irigasi diintervensi dengan jaringan irigasi tersier.
“Kita juga upayakan untuk menjaga dan mempertahankan sawah petani agar tidak beralih fungsi,” ucap Luthfi.
Sementara itu, perwakilan kelompok tani di Kabupaten Pemalang turut menyampaikan berbagi permasalahan yang dialami. Mulai dari pendangkalan sungai dan saluran irigasi, jalan usaha tani, hingga bantuan benih padi yang lebih baik.
Terkait masalah itu, Gubernur Jateng menegaskan bahwa pengerukan sedimentasi di sungai dan saluran irigasi akan diajukan dalam anggaran tahun 2027. Sementara untuk jalan usaha tani telah menjadi prioritas dan akan segera ditindaklanjuti.
“Untuk penanganan pendangkalan juga perlu koordinasi dengan pihak terkait termasuk bupati-walikota,” jelasnya.
Editor: Ulfa
