BLORA, Lingkarjateng.id – Pagu Dana Desa (DD) di Kabupaten Blora tahun 2026 mengalami penurunan drastis sebesar 65 persen atau menjadi sekitar Rp87,4 miliar dari Rp256 miliar pada tahun 2025. Kondisi tersebut membuat proyek pembangunan infrastruktur di 271 desa menurun.
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Blora, Yayuk Windrati, mengatakan penurunan pagu Dana Desa berdampak langsung terhadap perencanaan kegiatan di tingkat desa. Oleh karena itu, pemerintah desa diminta lebih selektif dalam menentukan program yang akan dijalankan.
“Pagu penerimaan DD menurun tajam dari tahun sebelumnya, sehingga desa harus membuat skala prioritas,” ucapnya, Senin, 20 April 2026.
Ia menegaskan, keterbatasan Dana Desa Reguler yang diterima desa akan memengaruhi sejumlah kegiatan yang sebelumnya telah direncanakan. Pemerintah desa diharapkan mengutamakan program-program penting, termasuk di sektor pembangunan infrastruktur.
“Semua memang merasakan dampaknya. Kades harus lakukan pemetaan project atau rencana apa yang akan terganggu dari pengalihan itu,” tandasnya.
Kepala Bidang Penataan, Pengembangan, dan Pengelolaan Keuangan Desa Dinas PMD Blora, Suwiji, menjelaskan bahwa penurunan Dana Desa mengacu pada surat edaran Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) Kementerian Keuangan.
“Penurunannya sangat luar biasa, kini dari masing-masing desa menerima antara Rp215 juta hingga Rp373 juta di tahun ini,” jelasnya.
Ia mencontohkan, sejumlah desa mengalami penurunan drastis dibandingkan tahun sebelumnya. Desa Ngadipurwo, Kecamatan Blora, yang sebelumnya menerima sekitar Rp700 juta, kini hanya memperoleh Rp215 juta.
Sementara Desa Mendenrejo, Kecamatan Kradenan, yang sebelumnya menerima lebih dari Rp2 miliar, tahun ini hanya mendapatkan Rp373 juta.
“Artinya ada penurunan yang cukup signifikan di setiap desa,” ujarnya.
Menurut Suwiji, informasi terkait perubahan alokasi Dana Desa tersebut telah disampaikan kepada seluruh pemerintah desa melalui pemerintah kecamatan.
Sementara itu, Kepala Desa Pelem, Kecamatan Jati, Suyoto, mengaku pihaknya telah menerima pemberitahuan terkait penurunan Dana Desa. Ia menyebut kondisi tersebut membuat desa harus lebih berhati-hati dalam mengalokasikan anggaran.
“Sudah tahu bakal turun, dana desa sekarang tinggal di bawah Rp400 jutaan. Kita dari pihak desa hanya bisa mengalokasikan dana sesuai kebutuhan saja,” ucapnya.
Ia menambahkan, dengan kondisi tersebut, penggunaan anggaran hanya difokuskan pada kebutuhan mendesak. Program pembangunan fisik tetap dilakukan, namun dengan skala yang lebih kecil.
“Dana sebesar itu hanya digunakan untuk hal-hal yang urgent saja, untuk fisik memang masih ada meskipun nilainya kecil,” tandasnya.
Kepala Desa Pilang, Suyatno, juga mengungkapkan bahwa penurunan Dana Desa tidak hanya berdampak pada program pembangunan, tetapi juga pada komunikasi dengan masyarakat.
“Memberi pengertian kepada warga itu jauh lebih berat. Mereka akan membandingkan tahun sebelumnya jika tahun ini tidak ada pembangunan fisik yang berarti,” katanya.
Ia berharap pemerintah pusat dapat melakukan evaluasi terhadap kebijakan Dana Desa, sehingga pada tahun 2027 mendatang alokasinya bisa kembali meningkat.
“Semoga tahun depan DD bisa naik lagi untuk fisiknya. Kami yakin harapan ini juga dirasakan oleh semua kepala desa di seluruh Indonesia tentunya,” pungkasnya.
Jurnalis: Hanafi
Editor: Rosyid
