JEPARA, Lingkarjateng.id – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jepara menugaskan sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) sebagai person in charge (PIC) dalam program “Bupati Ngantor di Desa”.
Bupati Jepara, Witiarso Utomo, menerangkan bahwa adanya PIC bertujuan untuk menggali potensi setiap kecamatan sebagai bahan diskusi bersama untuk menentukan kebutuhan masing-masing wilayah.
“Setiap kunjungan akan menjadi ajang untuk mendalami potensi dan kebutuhan khas dari masing-masing wilayah,” ungkap Bupati Jepara yang akrab disapa Mas Wiwit saat menjalankan program Bupati Ngantor di Desa secara perdana di Desa Sumberejo, Kecamatan Donorojo, pada Selasa, 15 April 2025.
Dalam kegiatan tersebut, Wiwit mewacanakan Kecamatan Donorojo menjadi destinasi wisata berbasis pertanian dan perikanan. Apalagi, kecamatan Donorojo memiliki objek wisata unggulan seperti Benteng Portugis dan Gua Manik.
“Ke depan, kita menargetkan pengembangan wisata tematik yang terintegrasi dengan kegiatan pertanian dan perikanan masyarakat,” kata Wiwit.
Wiwit menegaskan bahwa program “Bupati Ngantor di Desa” memang bertujuan untuk mendekatkan pelayanan pemerintahan kepada masyarakat desa serta menggali potensi lokal secara langsung.
“Kita akan diskusi lagi lebih dalam mengenai potensi yang ada di Sumberejo ini, karena ini program pertama kali diluncurkan,” tambahnya.
Adapun PIC yang ditugaskan untuk menggali potensi setiap desa antara lain Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan (DKPP) dan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) untuk Kecamatan Donorojo, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) dan Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat (Dinsospermades) untuk Kecamatan Keling, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) dan Asisten II Setda Jepara untuk Kecamatan Kembang.
Selanjutnya, Staf Ahli PHP dan Dinas Perikanan (Diskan) untuk Kecamatan Mlonggo, Dinas Kesehatan (Dinkes) dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) untuk Kecamatan Pakisaji, Dinas Pariwisata dan kebudayaan (Disparbud dan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (Disperkim) untuk Kecamatan Batealit.
Kemudian Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) dan Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) untuk Kecamatan Kedung; Satpol PP dan Damkar serta Dinas Koperasi, UMKM, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi (Diskopukmnakertrans) untuk Kecamatan Pecangaan.
Sementara itu, untuk Kecamatan Kalinyamatan oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) dan Dinas Perhubungan (Dishub), Kecamatan Welahan oleh Badan Kepegawaian Daerah (BKD) dan Inspektorat, Kecamatan Mayong oleh Asisten I Setda Jepara dan Direktur RSUD Kartini Jepara.
Adapun Kecamatan Nalumsari oleh Asisten III Setda Jepara dan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan (Diskarpus); Kecamatan Bangsri oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3KB) dan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disdikpora).
Kecamatan Jepara oleh Sekretaris Dewan dan Staf Ahli PKSDM, Kecamatan Tahunan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) dan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), dan Kecamatan Karimunjawa oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) dan Kabag Kesra.
Seluruh camat akan menjadi penanggung jawab masing-masing kecamatan.
Melalui pendekatan ini, Pemkab Jepara berharap dapat menghadirkan pembangunan yang lebih merata dan tepat sasaran sesuai karakteristik tiap daerah, sehingga dapat memberikan dampak positif bagi masyarakat dan mendorong pengembangan ekonomi lokal. (Lingkar Network | Muhammad Aminudin – Lingkarjateng.id)
