PATI, Lingkarjateng.id – Puluhan Tenaga Harian Lepas (THL) atau honorer yang ada di lingkup Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan Kantor Kecamatan mengadakan pertemuan di Kantor Badan Penyuluhan Pertanian (BPP) Dinas Pertanian Pati pada Senin, 25 September 2023. Pertemuan itu bertujuan membentuk forum komunikasi antar THL yang merasa dianaktirikan oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pati.
Seperti diketahui, nasib THL teknis sebagai tenaga honorer kurang mendapat perhatian dari pemerintah lantaran tidak mendapat prioritas untuk bisa mengikuti seleksi penerimaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) tahun 2023.
Pemkab Pati melalui Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) tahun ini hanya membuka PPPK untuk formasi tenaga pendidik dan tenaga kesehatan. Padahal di daerah lain ada yang membuka formasi PPPK tenaga teknis.
Teguh Setiabudi yang menjadi Ketua Forum Komunikasi THL Pati terpilih mengatakan, pihaknya akan terus memperjuangkan nasib mereka agar bisa diakomodir oleh pemerintah. Menurutnya, THL OPD saat ini seakan kurang perhatian dari pemerintah yang lebih mengutamakan THL di bidang pendidikan dan kesehatan saja.
“Kami membentuk forum komunikasi seluruh THL teknis supaya ada wadahnya. Kami akan memperjuangkan nasib kami, agar THL teknis bisa diakomodir, setidaknya bisa ikut PPPK. Melalui forum ini, sekaligus nanti kami akan mempertanyakan hak kita, kok, tidak diberikan kesempatan dalam PPPK,” tegasnya.
Ke depan setelah forum komunikasi terbentuk, Teguh akan mengadakan komunikasi terlebih dulu bersama dengan ratusan anggota yang hadir. Dirinya juga tak memungkiri jika nantinya bakal ada ratusan anggota forum, mengingat masih banyak THL teknis yang tidak menghadiri acara.
Kendati akan mengadakan komunikasi lanjutan, Teguh tak sungkan menyebut pihaknya bakal menggelar audiensi bersama dengan DPRD dan pihak-pihak terkait untuk bisa mengakomodir keluhan mereka. Bahkan dengan massa yang cukup banyak, pihaknya juga bakal mengadu ke Pemerintah Pusat melalui Kementerian Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenpanRB).
“Ini baru pembentukan organisasi atas dasar senasib. Agenda akan kita bahas bersama pengurus, baru kemudian akan kita layangkan suratnya. Apalagi kami ada ratusan. Perwakilan THL masing-masing OPD akan melakukan pendataan. Kalau hari ini, baru puluhan OPD yang hadir,” imbuhnya.
Selain itu, Teguh yang merupakan THL di Kantor DPRD Pati sangat berharap wakil rakyat ikut ambil peran dalam memperjuangkan nasib mereka, dengan menampung aspirasi mereka dan mengakomodir tuntutan mereka yang juga ingin diangkat menjadi PPPK. (Lingkar Network | Arif Febriyanto – Lingkarjateng.id)
