KUDUS, Lingkarjateng.id – Debat perdana Pilkada Kudus yang berlangsung di Hotel Griptha Kudus pada Kamis, 24 Oktober 2024, diwarnai dengan aksi saling klaim jumlah pondok pesantren (ponpes) di kabupaten setempat oleh masing-masing pasangan calon (paslon) bupati-wakil bupati.
Paslon bupati-wakil bupati nomor urut 01, Sam’ani Intakoris-Bellinda Birton, menyebutkan bahwa Kabupaten Kudus memiliki 101 ponpes yang sudah tercatat.
Pada kesempatan tersebut, Sam’ani menekankan pentingnya ponpes dalam mendidik santri yang berkualitas dan mengajukan program beasiswa bagi santri yang ingin melanjutkan pendidikan formal.
“Kami akan memberdayakan lulusan ponpes yang unggul agar dapat terus dikembangkan,” ujar Sam’ani.
Namun, pernyataan Sam’ani langsung ditanggapi oleh calon wakil bupati nomor urut 02, Mawahib, yang mendampingi Hartopo.
Mawahib mengklaim bahwa jumlah pesantren di Kudus lebih besar, yaitu mencapai 201 ponpes, dengan tambahan 403 TPQ dan 308 madrasah diniyah.
“Data yang tidak valid bisa menciptakan persepsi yang keliru. Jangan hanya jadikan pondok pesantren sebagai komoditas politik,” kritik Mawahib.
Setelah debat, Sam’ani kembali menegaskan bahwa data yang dipegangnya merupakan data resmi dari Kementerian Agama (Kemenag) yang telah diverifikasi.
“Jumlah ponpes yang terverifikasi memang 101. Yang belum terverifikasi mungkin lebih banyak,” jelas Samani.
Menyikapi aksi saling klaim tersebut, Kepala Kemenag Kabupaten Kudus, Suhadi, menjelaskan bahwa perbedaan data jumlah ponpes memang wajar.
Ia menerangkan bahwa Kemenag memiliki kriteria dan pengelompokan tersendiri untuk pondok pesantren.
“Memang ada perbedaan jika menyebut jumlah keseluruhan dan jumlah ponpes yang terverifikasi,” ujarnya.
Data dari Kemenag sendiri menyebutkan bahwa Kudus memiliki sekitar 200-an ponpes, di mana 170-an di antaranya sudah terverifikasi. (Lingkar Network | Mohammad Fahtur Rohman – Lingkarjateng.id)
