Rembang (lingkarjateng.id) – Pemerintah Kabupaten Rembang memprioritaskan 11 desa dengan jumlah sarjana terendah sebagai penerima program beasiswa Satu Desa Satu Sarjana tahun ini.
Kebijakan itu menjadi salah satu strategi untuk mengurangi kesenjangan kualitas sumber daya manusia (SDM) antarwilayah. Serta bagian dari visi misi pemerintah daerah yang kini mulai diimplementasikan secara lebih terarah.
Wakil Bupati Rembang, Mochamad Hanies Cholil Barro’, mengatakan penentuan desa prioritas didasarkan pada temuan terbaru terkait jumlah sarjana di masing-masing desa.
“Kita temukan ada 11 desa di Kabupaten Rembang yang jumlah sarjananya paling rendah. Ini yang kita jadikan prioritas penerima beasiswa tahun ini,” kata dia, Rabu (8/4).
Ia memerinci 11 desa yang mendapat program beasiswa meliputi Desa Pakis di Kecamatan Sale, Ceriwik dan Banyuurip di Kecamatan Pancur, Blimbing di Kecamatan Sluke, Bogorejo dan Logung di Kecamatan Sumber, Kajar di Kecamatan Gunem, Baturno dan Gilis di Kecamatan Sarang, serta Ngargomulyo di Kecamatan Lasem.
Dijelaskan, secara perhitungan awal, alokasi anggaran memungkinkan setiap desa mendapatkan dua penerima beasiswa. Namun, jumlah tersebut masih fleksibel tergantung kemampuan anggaran daerah.
“Kalau melihat anggaran, minimal dua anak per desa masih cukup. Tapi nanti bisa berkembang, kalau memungkinkan bisa tiga sampai empat,” jelasnya.
Wabup menambahkan, anggaran beasiswa tahun ini mencapai sekitar Rp3 miliar lebih, yang juga digunakan untuk membiayai mahasiswa penerima beasiswa dari tahun-tahun sebelumnya sejak 2023.
Selain biaya pendidikan, Pemkab juga memberikan bantuan biaya hidup bagi mahasiswa yang kuliah di luar daerah, dengan besaran yang disesuaikan berdasarkan lokasi. “Living cost tentu berbeda, antara di Kudus dan Surabaya tidak sama,” imbuhnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga (Dindikpora) Kabupaten Rembang, Achmad Sholchan, menegaskan bahwa program ini tidak dimaknai secara sempit sebagai satu desa hanya memiliki satu sarjana.
Menurutnya, pendekatan yang digunakan adalah mengurangi kesenjangan jumlah sarjana antar desa. “Kita memaknainya sebagai upaya mendekatkan disparitas. Desa yang jumlah sarjananya masih sedikit, itu yang kita dahulukan,” tutur Sholchan.
Ia menyebutkan, berdasarkan data Dinas Sosial, 11 desa tersebut rata-rata baru memiliki sekitar 10 sarjana, sehingga masuk kategori prioritas penanganan.
Meski demikian, program beasiswa tetap terbuka bagi seluruh desa di Kabupaten Rembang, dengan mekanisme seleksi dan pembagian kuota. “Bukan hanya 11 desa saja, seluruh desa tetap punya kesempatan. Tapi kuotanya kita pisahkan,” jelasnya.
Terkait jadwal, proses pendaftaran beasiswa diperkirakan akan mengikuti waktu penerimaan mahasiswa baru. “Perguruan tinggi negeri biasanya sekitar Juli, sedangkan swasta Agustus,” pungkasnya.***
Jurnalis : Fernik
Editor : Fian
