Pati (lingkarjateng.id) – Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen), Abdul Mu’ti menyebut sebanyak 1.500 satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG) sedang dievaluasi karena tidak memenuhi aturan Makan Bergizi Gratis (MBG). Ada juga yang dicabut izinnya dan terancam dihentikan.
“Ada 1.500 SPPG kini dievaluasi dan bahkan mungkin dicabut izinnya sebab tak melaksanakan MBG sebagaimana mestinya,” jelas Abdul Mu’ti saat melakukan kunjungan kerja peresmian revitalisasi satuan pendidikan se-Kabupaten Pati di SMP Negeri 8 Pati, Minggu (12/4).
“Tapi MBG ini jalan terus karena ini kebijakan untuk membangun generasi yang kuat,” sambungnya.
Meski begitu, Mu’ti memastikan program MBG akan terus berjalan. Mu’ti menyebut saat ini Badan Gizi Nasional atau BGN tengah melakukan evaluasi yang sangat ketat terhadap SPPG yang tidak melaksanakan aturan MBG.
“Sampai sekarang ini Badan Gizi Nasional telah melakukan evaluasi sangat ketat terhadap SPPG yang tidak melaksanakan MBG sesuai dengan aturan,” jelasnya.
Mu’ti mengatakan bahwa program unggulan Presiden Prabowo Subianto MBG akan terus disempurnakan. Hal ini karena program ini untuk membangun generasi yang kuat.
“Yang terus akan disempurnakan adalah Makan Bergizi Gratis (MBG), ini akan terus dilaksanakan. Kalau ada kurang-kurang itu nanti kita sempurnakan,” katanya.
“Kalau ada yang kurang, yang tidak dimanfaatkan semuanya jangan dibuang semuanya kalau ada kurangnya kita perbaiki, tapi yang sudah ada kita tingkatkan,” imbuhnya.
Menurutnya ada sebanyak 50 juta anak di Indonesia telah menerima MBG. Angka itu menurutnya mencapai 90 persen anak di Indonesia yang menerima MBG.
“Sekarang sudah ada 50 juta murid yang sudah menerima MBG. Jadi lebih 93 persen di Indonesia menerima MBG dan ini akan kita terus lanjutkan,” pungkasnya.***
Editor : Fian
