KENDAL, Lingkarjateng.id – Persentase penduduk miskin di Kabupaten Kendal pada 2026 mengalami penurunan menjadi 8,07 persen, dari sebelumnya 8,40 persen pada 2025.
Data tersebut diungkap dalam pemaparan Statistical Coaching Clinic (SCC) bertema “Sosialisasi DTSEN dan Kemiskinan Kabupaten Kendal 2026” yang digelar Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Kendal di Ruang Ngesti Widhi Setda Kendal, Kamis 22 Oktober 2026.
Kepala BPS Kendal, Ade Sandi Parwoto, memaparkan bahwa persentase penduduk miskin Kendal pada 2026 sebesar 8,07 persen. Angka tersebut berada di bawah rata-rata Jawa Tengah yang mencapai 9,21 persen dan setara dengan angka nasional sebesar 8,07 persen.
“Tak hanya persentase penduduk miskin, indikator lain juga menunjukkan perbaikan. Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) turun dari 1,47 pada 2025 menjadi 1,11 pada 2026. Sementara Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) menurun dari 0,35 menjadi 0,22,” paparnya.
Penurunan kedua indikator tersebut menunjukkan bahwa rata-rata pengeluaran penduduk miskin semakin mendekati garis kemiskinan. Selain itu, kesenjangan pengeluaran di antara penduduk miskin juga semakin mengecil.
Di sisi lain, pertumbuhan ekonomi dan peningkatan investasi menjadi potensi besar untuk mempercepat pengurangan kemiskinan di Kabupaten Kendal.
“Pada 2025, pertumbuhan ekonomi Kendal mencapai 7,99 persen, tertinggi di Jawa Tengah. Realisasi investasi juga meningkat dari Rp14,21 triliun pada 2024 menjadi Rp15,86 triliun pada 2025,” terang Ade.
Menurutnya, hingga September 2026, Kawasan Industri Kendal (KIK) tercatat menarik 143 investor atau tenant dengan nilai investasi kumulatif mencapai Rp197 triliun. Kawasan tersebut memproyeksikan penyerapan tenaga kerja sekitar 79.000 orang, dengan 72 perusahaan telah beroperasi penuh.
Meski demikian, besarnya investasi tidak serta-merta menjamin penurunan angka kemiskinan apabila manfaat pertumbuhan belum dirasakan secara merata.
“Pertumbuhan ekonomi dan investasi perlu diikuti dengan terbukanya kesempatan kerja bagi masyarakat lokal. Kesesuaian keterampilan tenaga kerja, kualitas upah, dan keterlibatan UMKM dalam rantai pasok industri juga menjadi faktor penting,” paparnya.
Kepala BPS menambahkan, selain mendorong pertumbuhan ekonomi, pemanfaatan DTSEN juga menjadi bagian penting dalam upaya pengentasan kemiskinan. Data tersebut perlu digunakan secara cermat untuk mendukung penyaluran perlindungan sosial dan pelaksanaan program pemberdayaan ekonomi.
“Masyarakat juga perlu memahami bahwa desil merupakan pengelompokan relatif rumah tangga berdasarkan tingkat kesejahteraan. Dengan demikian, desil bukanlah label permanen dan tidak secara otomatis menjadi satu-satunya penentu kelayakan seseorang menerima bantuan sosial,” tambahnya.
Ade menegaskan, penurunan persentase penduduk miskin Kendal menjadi 8,07 persen pada 2026 merupakan capaian positif. Namun, tantangan selanjutnya adalah menjaga tren tersebut melalui pemerataan manfaat pertumbuhan ekonomi, perluasan kesempatan kerja, penguatan UMKM, serta perlindungan sosial yang tepat bagi masyarakat rentan.
“Harapannya melalaui kegiatan ini dapat memberikan pemahaman data yang baik sehingga dapat memperkuat perencanaan, pelaksanaan, serta evaluasi program pembangunan,” pungkasnya.
Bupati Kendal, Dyah Kartika Permanasari, mengatakan bahwa pemahaman yang benar terhadap data sosial ekonomi sangat diperlukan agar tidak terjadi kesalahpahaman di tengah masyarakat, terutama mengenai perubahan posisi desil yang kerap dikaitkan dengan penerimaan bantuan sosial.
“Melalui kegiatan ini, kita diberikan pemahaman mengenai data yang akurat, valid, dan transparan. Harapannya, informasi tersebut bisa diteruskan kepada masyarakat sehingga kita memiliki pemahaman yang sama,” ujarnya.
Di sisi lain, Bupati Tika menilai masih terdapat informasi yang kurang tepat mengenai DTSEN, termasuk anggapan bahwa perubahan desil secara langsung menentukan seseorang berhak atau tidak menerima bantuan sosial.
Karena itu, Bupati Tika mengapresiasi BPS Kendal yang telah memberikan penjelasan sekaligus mendorong peningkatan literasi data di berbagai sektor.
“Kami mengucapkan terima kasih kepada BPS. Saya berharap kolaborasi lintas sektor terus diperkuat agar data yang digunakan benar-benar dipahami dan menjadi dasar dalam menentukan kebijakan pembangunan yang tepat sasaran,” sambungnya.
Jurnalis: Anik Kustiani
Editor: Ulfa
