DEMAK, Lingkarjateng.id – Forum organisasi profesi guru di Kabupaten Demak menyampaikan sejumlah usulan kepada Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Demak mengenai dana hibah. Usulan tersebut disampaikan dalam acara pelatihan manajemen guru kick off Implementasi Kurikulum Merdeka (IKM) dan bedah RUU Sisdiknas dalam Rakerda PGSI Kabupaten Demak tahun 2022 di Hotel Amantis, baru-baru ini.
Ketua Forum Komunikasi Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (FK-PKBM) Demak Puji Wahyuni menyampaikan, pihaknya bersama forum organisasi profesi guru di Kabupaten Demak memberikan sejumlah pernyataan sikap kepada Pemkab Demak.
Pertama, forum organisasi profesi guru berterima kasih dan mengapresiasi upaya Pemkab Demak bersama DPRD Demak yang mulai menghilangkan perlakuan dan stigma diskriminatif terhadap organisasi profesi guru swasta dibanding organisasi guru negeri. Hal ini diwujudkan dengan pemberian dana hibah murni kepada PGSI yang dimulai pada tahun 2022.
Di sisi lain, lanjutnya, organisasi guru swasta memohon kepada Pemkab Demak agar nilai dana hibah organisasi guru swasta dinaikkan. Kalau bisa bahkan disamakan dengan organisasi profesi guru negeri.
“Sebab jumlah guru swasta jauh lebih banyak dibandingkan guru negeri. Beberapa organisasi guru swasta hingga kini masih belum pernah mendapatkan dana hibah atau dana kegiatan organisasi, seperti; PGIN, IGRA, FKKSS SMP, FK.PKBM, FKPP, PERGUNU dll. Maka mohon tahun 2023 juga dianggarkan bagi masing masing Orprof yang belum pernah diberi,” ungkapnya.
Selanjutnya, pihaknya juga memohon kepada Pemkab Demak menganggarkan bantuan berupa subsidi insentif kepada seluruh guru swasta yang belum sertifikasi dan inpassing.
Diketahui, pada tahun 2021 Pemkab Demak telah mengalokasikan bantuan kesra guru swasta berupa Bansos kepada guru dan siswa sebesar Rp 17 miliar. Namun, bantuan tersebut hanya dikhususkan untuk guru dan siswa di bawah naungan Dinas Pendidikan, sementara guru dan siswa di bawah naungan Kemenag belum.
“Agar anggaran tersebut bisa menyasar kepada semua guru di bawah dinas maupun Kemenag formal maupun Non Formal. Maka skema pemberian bisa melalui Bidang Kesra Setda yang dihibahkan kepada lembaga. ini juga sekaligus sebagai realisasi Perda Pendidikan Kabupaten Demak yang telah disahkan oleh Bupati bersama Ketua DPRD Demak sebagai tindak lanjut studi banding ke Cirebon beberapa tahun lalu,” terangnya
Selain itu, pihaknya juga mendorong agar Raperda pondok pesantren di Kabupaten Demak yang telah dibahas oleh Pansus DPRD Demak yang melibatkan berbagai stakeholder bisa segera disahkan pada tahun ini.
“Kami mohon kepada Ibu Bupati Demak, agar mengeluarkan Perbup turunan dari Perda pendidikan, supaya amanat Perda Pendidikan bisa direalisasikan,” ujarnya.
Sementara itu, Ketua DPRD Demak Sri Fahrudin Bisri Slamet berharap dana hibah yang sudah didapatkan dapat digunakan dengan sebaik-baiknya.
“Karena ketika pertanggungjawabannya tidak jelas, saya juga kena. Jadi saya berharap PGSI dalam menggunakan dana hibah bisa secermat mungkin dan semuanya bisa dimanfaatkan untuk organisasi PGSI,” ujar Ketua DPRD Demak pada Jumat, 16 September 2022.
Selanjutnya, Ketua DPRD Demak mengungkapkan bahwa kurikulum merdeka ini sebenarnya kalau dilihat mudah ya mudah, kalau dilihat sulit ya sangat sulit. Di mana ia menjelaskan bahwa, semua stakeholder harus bisa bekerja sama dan mempunyai solusi yang sama.
“Karena kurikulum merdeka ini kan untuk mengatasi kesenjangan belajar, akibat adanya pandemi Covid-19 yang selama dua tahun berturut-turut. Hal tersebut membuat parameternya menjadi tidak jelas, sehingga kurikulum merdeka ini harus bisa dipahami bersama. Semoga para guru swasta dan guru negeri ini serta Dinas Pendidikan dan Kemenag bisa mempunyai alur berpikir yang sama, Jadi bisa mempunyai implementasi yang sama. Sehingga terkait dengan outputnya, ini jelas ukurannya,” ungkap Ketua DPRD Demak.
Dalam kesempatan itu, Ketua DPRD Demak mengungkapkan bahwa dirinya mendapatkan kabar, di mana terdapat dua anak di SD Mijen yang tidak mau belajar pasca pandemi Covid-19. Mengenai hal itu, ia mendorong dinas terkait dapat memberikan solusi atas persoalan tersebut.
“Tadi siang saya dapat berita, ya mungkin kesempatan minggu depan kita akan turun ke sana untuk berupaya agar Covid-19 ini tidak ditakuti akan tetapi diwaspadai. Kalau Covid-19 masih ada, memang iya masih ada. Tetapi kita jangan terbelenggu dengan Covid-19. Artinya, kita harus waspada menjaga apa yang sudah didengungkan seperti memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan. Semoga di Kabupaten Demak ini bisa 0 persen walaupun kemarin ada kasus baru. Kita harus tetap waspada terhadap Covid-19 akan tetapi jangan sampai dalam kewaspadaan itu kita berlebihan dalam menyikapinya,” tutur Ketua DPRD Demak.
Lebih lanjut Ketua DPRD Demak berharap, kegiatan Rakerda ini dapat menghasilkan solusi untuk dunia pendidikan dan dapat mengurangi kemiskinan di wilayah Kabupaten Demak.
“Selamat melaksanakan Rakerda. Semoga bisa menghasilkan solusi-solusi terbaik untuk dunia pendidikan, dan semoga dengan baiknya dunia pendidikan akan memberantas kemiskinan di Kabupaten Demak,” harapnya. (Lingkar Network | Tomi Budianto – Koran Lingkar)
