KUDUS, Lingkarjateng.id – Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) terlibat langsung dalam penanganan bencana banjir yang melanda Kabupaten Kudus. Keterlibatan tersebut ditandai dengan kunjungan Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto ke Kudus, Jumat, 16 Januari 2026.
Dalam kunjungannya, Kepala BNPB meninjau kondisi lapangan sekaligus memastikan kebutuhan dasar warga terdampak, khususnya para pengungsi, terpenuhi dengan baik. Salah satu lokasi yang dipantau adalah posko pengungsian di Aula DPRD Kabupaten Kudus.
Berdasarkan data, sejak Sabtu hingga Jumat, 10-16 Januari 2026, bencana hidrometeorologi melanda Kabupaten Kudus berupa longsor di dua kecamatan serta banjir di 38 desa yang tersebar di tujuh kecamatan. Akibat kejadian tersebut, sekitar 47.000 jiwa terdampak dan sekitar 2.000 warga terpaksa mengungsi di 11 titik posko pengungsian.
Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto mengatakan, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto turut memberikan perhatian serius terhadap bencana tersebut.
“Bapak Presiden menyampaikan rasa prihatin dan meminta agar penanganan dilakukan secara cepat, terpadu, dan terkoordinasi. BNPB terus berkoordinasi dengan Bupati dan Forkopimda untuk memastikan penanganan berjalan optimal,” ungkapnya.
Sebagai upaya penanganan jangka pendek, BNPB bersama pemerintah daerah telah melakukan operasi modifikasi cuaca sejak dua hari terakhir untuk mengantisipasi terjadinya banjir susulan.
“Kami berharap dalam satu hingga dua hari ke depan intensitas hujan dapat berkurang sehingga kondisi segera membaik,” katanya.
Sementara itu, Bupati Kudus Sam’ani Intakoris menyebut dampak bencana tersebut cukup luas, namun penanganan terus dilakukan secara terpadu.
“Kami bersyukur soliditas Forkopimda, relawan, dan seluruh unsur terus terjaga. Saat ini kebutuhan dasar para pengungsi pada prinsipnya telah terpenuhi,” ujar Sam’ani.
Ia menjelaskan, dukungan logistik berasal dari berbagai pihak, mulai dari BNPB, Kementerian Sosial, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, Bulog, hingga sektor swasta. Meski demikian, masih terdapat kebutuhan khusus yang perlu mendapat perhatian.
“Logistik cukup, tetapi kebutuhan spesifik pengungsi tetap kami pantau agar penanganan benar-benar optimal,” tambahnya.
Terkait penyebab banjir, Sam’ani menjelaskan bahwa sejumlah sungai di wilayah Kudus berada di bawah kewenangan pemerintah pusat melalui Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS). Normalisasi Sungai Wulan telah dilakukan, namun Sungai Juwana, baik JU 1 maupun JU 2, masih membutuhkan penanganan lanjutan.
Selain itu, keberadaan dua jembatan lama dengan struktur penyangga di bawah jembatan dinilai menghambat aliran air. Untuk solusi jangka panjang, Pemerintah Kabupaten Kudus mengusulkan pembangunan empat embung baru di Desa Setrokalangan, Banget, Mejobo, dan Bulungcangkring sebagai upaya mengurangi risiko banjir di masa mendatang.
Jurnalis: Nisa Hafizhotus S.
Editor: Rosyid
