KENDAL, Lingkarjateng.id – Fraksi Partai Golkar DPRD Kabupaten Kendal meminta Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kendal memperhatikan keberlanjutan program jaminan kesehatan serta perbaikan sarana pendidikan dalam penyusunan APBD 2027.
Ketua Fraksi Golkar DPRD Kendal, Dedy Ashari Styawan, mengatakan sejumlah program pelayanan publik menjadi perhatian fraksinya dalam penyampaian pandangan umum terhadap Nota Keuangan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2027.
“Salah satu yang menjadi perhatian kami adalah keberlanjutan Universal Health Coverage (UHC) Prioritas agar masyarakat kurang mampu tetap mendapatkan akses pelayanan kesehatan melalui fasilitas BPJS Kesehatan,” kata Dedy.
Menurutnya, kepastian keberlanjutan program UHC penting agar masyarakat yang membutuhkan tidak kehilangan akses terhadap jaminan dan pelayanan kesehatan.
Selain bidang kesehatan, Fraksi Golkar juga menyoroti kondisi infrastruktur pendidikan, terutama bangunan sekolah dasar (SD) yang masih membutuhkan perbaikan.
Dedy menilai rehabilitasi hingga pembangunan gedung sekolah baru perlu mendapat perhatian dalam perencanaan anggaran tahun mendatang.
“Kami melihat sampai hari ini belum terlihat postur anggaran yang mengarah pada rehabilitasi maupun pembangunan sekolah, terutama SD yang kondisinya masih banyak memprihatinkan,” katanya.
Persoalan lain yang menjadi perhatian Fraksi Golkar adalah rencana peningkatan target pendapatan daerah. Dedy mencatat terdapat kenaikan target sekitar Rp3 miliar pada 2027 dibandingkan target tahun sebelumnya.
Meski mendukung upaya peningkatan pendapatan daerah, ia mengingatkan agar kebijakan tersebut tidak berujung pada bertambahnya beban masyarakat, khususnya melalui Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2).
Sebagai alternatif, pemerintah daerah didorong untuk menggali sumber penerimaan lain yang memiliki potensi untuk dikembangkan. Di antaranya melalui pertumbuhan kawasan industri serta optimalisasi penerimaan dari berbagai sektor retribusi.
“Jadi pemerintah harus bisa mencari solusi dari sektor-sektor lain terutama dengan perkembangan kawasan industri dan retribusi lainnya,” ucapnya.
Dedy berharap berbagai masukan tersebut menjadi pertimbangan dalam pembahasan RAPBD Kendal 2027. (Adv)
Jurnalis: Anik Kustiani
Editor: Muslichul Basid
