JEPARA, Lingkarjateng.id – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Jepara, Haizul Ma’arif, menyampaikan bahwa penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 2025-2045 perlu mengacu pada rumusan visi, misi, dan problem nasional dan daerah terkini.
Gus Haiz, sapaan Ketua DPRD Jepara, menerangkan dokumen RPJPD yang baik setidaknya menyajikan secara lengkap dan jelas tentang evaluasi hasil RPJPD 2005-2025. Meliputi kondisi saat ini tentang hasil pembangunan selama 20 tahun terakhir, seperti pertumbuhan ekonomi, kesenjangan pendapatan masyarakat, kemiskinan, pengangguran, indeks pembangunan manusia (IPM) dan capaian standar pelayanan minimal (SPM) urusan pelayanan dasar infrastruktur dan yang lainnya.
“Perkiraan jumlah penduduk merupakan faktor penting dalam perencanaan pembangunan suatu wilayah. Informasi ini memberikan dasar yang kuat bagi pengambilan keputusan dan perencanaan yang efektif dalam berbagai aspek pembangunan, termasuk ekonomi, infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan lingkungan,” terangnya dalam rapat Rancangan Awal RPJPD baru-baru ini.
Menurut Gus Haiz, bonus demografi memberikan tantangan dan peluang yang perlu mendapatkan perhatian dalam kebijakan pembangunan jangka panjang di Kabupaten Jepara. Hal ini berdasarkan tantangan seperti masalah pengangguran, meningkatnya tekanan pada infrastruktur dan pelayanan publik, tingginya permintaan pendidikan baik formal maupun pendidikan non formal, kesenjangan pendidikan dengan pasar kerja, dan tantangan kesehatan.
Selain itu meningkatnya penduduk usia muda juga memberikan keuntungan dan kemanfaatan terhadap dividen demografi. Jika pertumbuhan ekonomi mampu menyerap pertumbuhan angkatan kerja di pasar kerja, maka akan terjadi keseimbangan neraca pasar kerja.
Kedua, inovasi dan kreativitas dari penduduk usia muda jika berpendidikan baik dan terampil. Ketiga Kekuatan tenaga kerja produktif yang besar dari kelompok usia muda. Keempat Peningkatan pembangunan sosial.
“Besarnya kelompok usia produktif juga menjadi pasar dari produk barang dan jasa, terutama meningkatnya jumlah konsumsi dari kelompok usia muda. Selain itu juga penduduk usia muda yang besar jumlahnya menjadi pasar dari produk barang dan jasa yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan mengurangi pengangguran,” paparnya.
Gus Haiz mengatakan, seiring dengan proyeksi perkembangan penduduk yang meningkat tentu dibutuhkan sarana prasarana yang meningkat pula.
Oleh karena itu, dokumen Ranwal RPJPD harus menyajikan prakiraan kebutuhan sarana prasarana berdasarkan perhitungan tempat tinggal, air bersih, listrik, persampahan, sarana kesehatan, sarana pendidikan, dan sarpras lainnya yang dianggap perlu menjadi kebutuhan masyarakat masa depan.
“Semua sarana prasarana itu harus bisa diperhitungkan sehingga tidak menimbulkan masalah ke depannya,” ujarnya.
Isu-isu strategis, kata Gus Haiz, juga dapat menjadi acuan yang menggerakkan dan mengarahkan pembangunan Kabupaten Jepara pada pencapaian visi pembangunan dua puluh tahun ke depan.
“Ketepatan dalam perumusan isu strategis sangat penting karena menjadi dasar dalam penentuan arah kebijakan RPJPD,” ucapnya.
Adapun isu strategis diantaranya meliputi peningkatan kualitas hidup dan kapasitas sumber daya manusia yang berkarakter dan berdaya saing, perbaikan tata kelola pemerintahan dan inovasi daerah, pertumbuhan ekonomi, kemiskinan dan pengangguran, ketahanan dan kemandirian pangan, lingkungan hidup dan perubahan iklim, dan penanggulangan bencana.
“Keenam isu strategis tersebut hendaknya menjadi dasar perumusan Visi dan Misi Jangka Panjang daerah dalam RPJPD 2025-2045,” pungkasnya. (Lingkar Network | Tomi Budianto – Koran Lingkar)
