PATI, Lingkarjateng.id – Ketua Gerakan Masyarakat Tolak Korupsi (Germap), Cahaya Basuki atau Yayak Gundul, meragukan kebenaran asistensi yang diberikan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kepada Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Pati, Risma Ardhi Chandra, terkait penanganan jalan rusak di wilayah setempat.
Hal itu disampaikan Yayak saat audiensi di Kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUTR) Pati pada Selasa, 9 Juni 2026.
Yayak menilai lambannya penanganan jalan rusak di masa kepemimpinan Plt Bupati Chandra telah merugikan masyarakat.
Pasalnya, proyek perbaikan jalan rusak di 54 titik yang telah dianggarkan Rp210 miliar dalam APBD Pati tahun 2026 saat ini baru terlaksana di dua ruas, yakni jalan di sebelah barat RSUD Kayen dan ruas Boloagung–Trimulyo.
“Saya malah bertanya-tanya, apa benar KPK itu mengasistensi Pak Chandra sebagai Plt Bupati Pati kalau kenyataannya merugikan masyarakat?” kata Yayak.
Yayak menilai pemerintah harus mempercepat pelaksanaan pembangunan karena anggaran sudah tersedia dan masyarakat terdampak langsung oleh kondisi jalan rusak.
“Kalau uangnya sudah ada, ya harus segera dikerjakan. Kami memahami ada proses teknis, tetapi masyarakat yang setiap hari melintas merasa dirugikan karena kondisi jalan belum diperbaiki,” ujarnya.
Dalam audiensi tersebut, Yayak juga mendesak Plt Bupati Chandra melalui DPUTR untuk mengalokasikan sebagian dari anggaran Rp210 miliar untuk perbaikan jalan di Dukuh Gelur, Desa Tompegunung, Kecamatan Sukolilo.
Pasalnya, ruas jalan di Tompegunung yang belum masuk dalam prioritas pembangunan tahun ini mendesak dilakukan perbaikan segera karena mengalami kerusakan berat.
“Saya mendesak uang Rp210 miliar itu supaya bisa juga dialokasikan sebagian untuk perbaikan jalan di Tompegunung, Dukuh Gelur, kurang lebih kemarin kami survei di lapangan itu kurang lebih 3 kilometer,” ujarnya.
Sementara itu, Kepala Bidang Bina Marga DPUTR Kabupaten Pati, Hasto Utomo, menegaskan bahwa penanganan jalan dengan anggaran Rp210 miliar akan direalisasikan secara bertahap.
“Tahap pertama ada 14 paket pekerjaan yang sudah selesai proses mini kompetisi dan sudah berkontrak. Pertengahan Juni nanti akan masuk tahap kedua sekitar 10 paket pekerjaan lagi. Kemungkinan total pelaksanaan akan dilakukan dalam tiga tahapan,” katanya.
Ia menyebut saat ini sejumlah pekerjaan sudah mulai berjalan di beberapa titik, di antaranya ruas Jalan Munadi di kawasan Terminal Kembangjoyo, ruas jalan menuju RSUD Kayen, ruas Boloagung–Trimulyo, serta ruas Kebologo–Mojoluhur.
Terkait sejumlah ruas jalan rusak yang belum masuk dalam plotting anggaran Rp210 miliar, Hasto menyebut akan diakomodir dalam APBD perubahan.
“Harus di luar itu, karena yang Rp210 miliar kan sudah terplot, berarti di perubahan anggaran itu ada tambahan anggaran lagi,” tandasnya.
