PEKALONGAN, Lingkarjateng.id — DPRD Kabupaten Pekalongan menyepakati bahwa sektor pendidikan sebagai prioritas pemerintah daerah dalam pembangunan.
Wakil Ketua DPRD Kabupaten Pekalongan, Ruben R. Prabu Faza, menyampaikan poin tersebut dalam rapat paripurna dengan agenda penyampaian jawaban atas pendapat bupati terhadap dua raperda inisitasif DPRD pada Rabu, 7 Januari 2026.
Dua Raperda yang dibahas yaitu Raperda tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Pendidikan Nonformal, dan Pendidikan Dasar, serta Raperda tentang Cagar Budaya.
“Pendidikan merupakan urusan wajib pemerintahan yang berkaitan dengan pelayanan dasar dan menjadi prioritas utama dalam pembangunan bangsa,” ujarnya.
Raperda pendidikan tersebut diharapkan menjadi payung hukum yang lengkap dan operasional.
“Raperda ini diharapkan dapat menjadi landasan hukum yang komprehensif dalam mengatur seluruh aspek penyelenggaraan pendidikan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pembinaan, hingga evaluasi dan pengawasan,” lanjutnya.
DPRD juga menekankan pentingnya sinkronisasi kewenangan pusat, provinsi, dan daerah agar kebijakan pendidikan berjalan efektif serta tidak bertentangan dengan regulasi yang lebih tinggi.
Sementara itu, terkait Raperda Cagar Budaya, DPRD Pekalongan menilai pelestarian warisan budaya merupakan bagian dari menjaga jati diri daerah.
“Kami memandang bahwa cagar budaya adalah jati diri daerah yang harus diwariskan dalam kondisi terjaga,” tegasnya.
Pemerintah daerah diminta memberikan komitmen kuat dalam pendanaan dan pengawasan.
“Sebagai ujung tombak perlindungan cagar budaya, pemerintah daerah harus benar-benar berkomitmen, terutama dalam alokasi anggaran, pelaksanaan hingga pengawasan yang berkelanjutan,” sambungnya.
DPRD berharap kedua raperda tersebut segera dibahas lebih lanjut bersama pemerintah daerah.
“Diharapkan dapat segera dilakukan pembahasan bersama sehingga dapat menghasilkan peraturan daerah yang berkualitas baik dari aspek yuridis maupun substantif,” tambahnya.
Jurnalis: Fahri Akbar
Editor: Ulfa
