PEKALONGAN, Lingkarjateng.id – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pekalongan tengah menyiapkan pembangunan Sekolah Rakyat yang ditarget mulai beroperasi pada tahun ajaran 2027.
Plt Bupati Pekalongan, Sukirman, mengatakan persiapan pembangunan Sekolah Rakyat dilakukan setelah Pemkab Pekalongan menerima arahan dari Wakil Menteri Sosial. Pemkab kemudian mengkaji sejumlah aset daerah yang berpotensi digunakan sebagai lokasi pembangunan.
“Kita mendapatkan arahan dari Wamensos. Setelah TAPD atau Pak Sekda dalam hal ini yang mengatur soal aset, kita kaji asetnya dan seterusnya. Kita tampaknya mampu untuk menyiapkan lahan untuk kemudian Sekolah Rakyat ini bisa berdiri,” kata Sukirman baru-baru ini.
Sukirman menargetkan proses pembangunan dapat dimulai pada awal 2027. Dengan demikian, sekolah tersebut diharapkan sudah dapat digunakan ketika tahun ajaran baru dimulai.
“Insyaallah awal tahun itu sudah mulai operasional pembangunan. Harapannya, tahun ajaran baru di tahun 2027 kita sudah mempunyai Sekolah Rakyat. Itu termasuk manajemennya sudah kita tata dan seterusnya, mana yang bisa masuk ke sekolah itu dan seterusnya,” ujarnya.
Sukirman mengatakan, Sekolah Rakyat akan memiliki fasilitas pendidikan yang lengkap. Karena itu, penerimaan peserta didik akan diarahkan kepada keluarga yang masuk kelompok masyarakat miskin berdasarkan kategori desil.
“Karena fasilitasnya lengkap, kita akan selektif untuk kemudian, apa namanya, masyarakat di desil 1, maksimal di desil 2 dan 3. Ya, gitu,” katanya.
Lokasi yang disiapkan berada di Kecamatan Kedungwuni, yakni kawasan bekas pasar darurat di wilayah Desa Wayangan. Lahan yang dibutuhkan untuk pembangunan diperkirakan mencapai sekitar 8 hektare.
“Di Kecamatan Kedungwuni, di bekas pasar darurat, karena membutuhkan luasan yang cukup lumayan, sekitar 8 hektare,” ujarnya.
Menurut Sukirman, program tersebut tidak hanya berorientasi pada pendidikan anak dari keluarga miskin. Sekolah Rakyat dirancang sebagai bagian dari intervensi jangka panjang untuk memutus mata rantai kemiskinan.
“Sebenarnya tujuannya adalah untuk memutus generasi kemiskinan,” katanya.
Pendidikan di Sekolah Rakyat nantinya mencakup jenjang SD hingga SMA. Selain pendidikan anak, kondisi keluarga juga akan menjadi perhatian, termasuk perkembangan ekonomi rumah tangga dan kondisi tempat tinggal orang tua.
“Karena dalam sekolah itu difasilitasi sampai SMA, SD, SMP, SMA. Lalu kemudian, rumah tangganya atau orang tuanya juga kita perhatikan bagaimana kemudian perkembangan ekonominya dan seterusnya, termasuk rumahnya. Itu satu kesatuan,” ujar Sukirman.
Kepala Dinas Sosial Kabupaten Pekalongan, Suprayitno, mengatakan Pemkab Pekalongan telah menyampaikan usulan pembangunan program tersebut kepada Kementerian Sosial.
Pada 29 September 2026, Plt Bupati Pekalongan bersama tim Pemkab mempresentasikan proposal pembangunan Sekolah Rakyat kepada Wakil Menteri Sosial. Usulan tersebut mendapat persetujuan untuk ditindaklanjuti.
“Pak Wamen menyetujui kaitan dengan usulan pembangunan Sekolah Rakyat di Kabupaten Pekalongan,” kata Suprayitno, Selasa, 7 Oktober 2026.
Sekolah Rakyat yang direncanakan di Kabupaten Pekalongan akan mencakup tiga jenjang pendidikan, yaitu SD, SMP, dan SMA. Setiap jenjang diproyeksikan memiliki tiga rombongan belajar.
“Untuk sekolah kita nanti ada tiga jenjang pendidikan, dari SD, SMP, kemudian SMA, yang masing-masing tiga rombel. Kalau ditotal berarti sekitar 1.080 anak,” ujarnya.
Pemkab menargetkan seluruh dokumen persiapan dapat dirampungkan pada Oktober 2026. Setelah dokumen lengkap, Pemkab akan menunggu persetujuan serta jadwal pembangunan dari Kementerian Sosial.
“Untuk timeline, jadi kita nanti ditarget, kaitan dengan kelengkapan dokumen, ditarget di Oktober ini dokumen lengkap. Kemudian kita nunggu ACC dan keputusan dari Kementerian Sosial, kaitan dengan nanti akan dibangun konstruksi kapan,” katanya.
Jurnalis: Fahri Alakbar
Editor: Muslichul Basid
