PATI, Lingkarjateng.id – Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Dispermades) Kabupaten Pati menggelar monitoring lanjutan Anak Tidak Sekolah (ATS) dan Anak Berisiko Putus Sekolah (ABPS) tahun 2022. Hal ini berdasarkan surat dari Direktorat Jenderal Pembangunan Desa dan Pedesaan nomor 70 tahun 2022, yang dikeluarkan pada 10 Juni 2022 lalu.
Dikatakan oleh Siti Mahmuddah, Kasi Administrasi dan Informasi Desa mengatakan, Pati menjadi kabupaten pilot project untuk melakukan monitoring pendataan ATS/ABPS. Di mana menurutnya kegiatan ini sudah dilakukan mulai tahun 2020-2021 lalu.
“Makanya namanya adalah monitoring lanjutan. Karena lanjutan tahun sebelumnya,” ujarnya.
Berdasarkan keterangan Siti, tahun ini ada 8 desa yang ditetapkan untuk lokasi desa pendataan ATS/ABPS. Empat desa merupakan desa dari tahun 2021. Sedangkan 4 desa lainnya merupakan desa yang dipilih tahun ini.
Pada empat yang datang pada tahun sebelumnya yaitu Desa Goa, Kecamatan Tlogowungu; Desa Tegalharjo, Kecamatan Trangkil; Desa Kedungsari, Kecamatan Tayu dan Desa Jrahi, Kecamatan Gunungwungkal. Sedangkan desa baru dari Desa Pakis, Kecamatan Tayu; Desa Karangsari, Kecamatan Cluwak; Desa Tlutup, Kecamatan Trangkil dan Desa Sidomukti, Kecamatan Margoyoso.
“Rujukan penunjukan desa tersebut berdasarkan data IDM dan data data kemiskinan atau anak tidak sekolah. Kita menggunakan data itu. Desa yang mempunyai data terbanyak ATS yang kita gunakan,” terangnya.
Dijelaskan oleh Siti, kegiatan ini bertujuan mendata anak yang tidak sekolah maupun yang berpotensi berisiko putus sekolah. Nantinya, data ini akan digunakan untuk mengidentifikasi masalah dan kesulitan apa sampai anak tidak sekolah atau putus sekolah.
Masalah tersebut, lanjut Siti, kemudian dibawa ke forum desa untuk dibahas bersama untuk ditindaklanjuti oleh pemerintah desa. Nantinya, akan dialokasikan anggaran anak yang tidak sekolah atau anak yang berpotensi beresiko putus sekolah agar bisa kembali ke sekolah.
“Apalagi latar belakang kegiatan ini karena dampak Covid-19 yang berakibat pada ekonomi rumah tangga masyarakat, terutama yang desa. Karena Covid-19 kemarin ada yang kena PHK, berjualan tidak dapat meneruskan jualannya dan sekolah ditutup. Sehingga menyasar untuk itu. Targetnya sendiri membantu ATS/ABPS paling tidak mendapatkan ijazah lulusan SMA,” ujarnya.
Lanjut Siti, untuk pelaksanaan dilakukan pada Juni-Juli. Di mana dalam tahapannya sudah dilakukan sosialisasi dan advokasi yang dilaksanakan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi dengan kabupaten melalui zoom meeting.
Pihaknya juga sudah melakukan sosialisasi ke beberapa pihak dari 6 kecamatan, kepala desa dari 8 desa yang akan di data hingga OPD terkait yakni Bappeda, Dispermades dan Dinas Pendidikan.
“Kita juga mengundang tim pendamping profesional dari 8 desa tersebut untuk rapat sosialisasi,” terangnya.
Acara ini sendiri merupakan kegiatan dari Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi yang bekerja sama dengan UNICEF yang mana sebagian besar dibiayai dari hibah UNICEF.
Setidaknya ada 130 kabupaten dari 33 provinsi yang ditunjuk kegiatan monitoring lanjutan ATS/ABBS 2022. Di Jawa Tengah sendiri ada 7 kabupaten yang ditunjuk sebagai pilot project pendataan ATS/ABS. (Lingkar Network | Aziz Afifi – Koran Lingkar)
