SEMARANG, Lingkarjateng.id – Satuan Tugas (Satgas) MBG di tingkat kabupaten/kota kini diizinkan untuk melakukan inspeksi atau pemantauan langsung hingga menertibkan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang bermasalah.
Kepastian tersebut diungkap Wakil Gubernur sekaligus Ketua Satgas Makan Bergizi Gratis (MBG) Jawa Tengah Taj Yasin Maimoen usai memimpin rapat koordinasi (Rakor) tertutup pengumpulan Satgas (MBG) se-Jateng dengan jajaran terkait di Gedung B lantai 5 Kantor Gubernur Jateng untuk melakukan evaluasi darurat akibat kasus dugaan keracunan yang baru-baru ini marak terjadi, Selasa, 29 September 2026.
Sebelumnya, pihaknya mengatakan Satgas MBG hanya berwenang melakukan monitoring dan melakukan pendataan daerah-daerah yang mengalami kasus keracunan untuk nantinya dilaporkan ke BGN. Keterbatasan kewenangan tersebut membuat Satgas MBG di daerah tidak dapat melakukan sidak-sidak ke sejumlah SPPG.
“Tadi kita rapat menyikapi permasalahan-permasalahan yang ada di Jawa Tengah, sudah kita tertibkan semuanya dan sudah kita laporkan ke Badan Gizi Nasional (BGN) baik itu ditingkat provinsi maupun pusat. Yang jelas kita tidak ingin ada kejadian luar biasa lagi. Dan kewenangan itu sekarang Satgas di kabupaten/kota boleh melakukan inspeksi-inspeksi langsung ke SPPG-SPPG untuk menertibkan,” ujar Gus Yasin, sapaan akrabnya.
Keputusan dalam memberi kewenangan Satgas MBG untuk melakukan inspeksi juga sebagai bentuk peningkatan kapasitas dalam sebuah lembaga. Salah satunya Peningkatan fungsi Satgas dari yang semula berfokus pada percepatan (akselerasi) bergeser menjadi fungsi pengawasan dan pengendalian yang lebih ketat.
“Kita sebenarnya pengen urpgrade ya, Satgas kita itu pengen kita upgrade. Kalau dulu kita percepatan lah sekarang sudah berjalan nah kita harus tingkatkan dengan harus adanya pengawasan,” ungkapnya.
Saat ditanya berapa jumlah kasus keracunan MBG di Jawa Tengah dalam sebulan terakhir, pihaknya mengakui angka korban cukup tinggi khususnya di kabupaten/kota yang menyentuh angka sekitar 13.000 orang.
Pihaknya juga mengapresiasi sejumlah satgas di daerah yang bisa menjalankan tugasnya dengan baik sehingga SPPG yang bermasalah bisa ditindak tegas.
“Jadi ada sekian banyaknya. Tapi alhamdulilah di Kabupaten Pati dan Kabupaten Blora itu ketua satgasnya kooperatif sehingga sudah banyak (SPPG) yang sudah di suspend,” katanya.
Jurnalis: Lingkar Network/Rizky Syahrul
Editor: Sekar
