SEMARANG, Lingkarjateng.id – Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (Pemprov Jateng) mengajukan dukungan modifikasi cuaca kepada Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menyusul dampak kekeringan yang semakin meluas di provinsi setempat. Hingga September 2026, kekeringan tercatat berdampak pada 32 kabupaten/kota di Jawa Tengah.
Wakil Gubernur Jawa Tengah, Taj Yasin Maimoen, mengatakan pemerintah daerah saat ini terus berkoordinasi dengan berbagai pihak untuk memenuhi kebutuhan air bersih masyarakat yang terdampak kemarau panjang. Salah satu upaya yang diajukan yakni modifikasi cuaca kepada BNPB.
“Kami hari ini bersama-sama dengan stakeholder yang ada di Jawa Tengah untuk menyalurkan air bersih. Sekarang juga kekeringan sudah mulai meluas termasuk yang ada di Banyumas itu perluasanya luar biasa. Maka dari itu kita mengajukan ke BNPB terkait dengan modifikasi cuaca,” kata pria yang akrab disapa Gus Yasin, Senin, 28 September 2026.
Selain mengupayakan modifikasi cuaca, Pemprov Jateng juga mendorong pemerintah pusat mempercepat pembangunan infrastruktur penunjang pengelolaan air. Infrastruktur tersebut meliputi bendungan, embung, hingga tanggul yang diharapkan dapat menjadi bagian dari mitigasi kekeringan dalam jangka panjang.
“Kami juga mengusulkan kepada pemerintah pusat untuk percepatan-percepatan pembangunan membikin tanggul atau bendungan-bendungan supaya nanti kalau ada kemarau panjang ya paling tidak bisa kita antisipasi,” tuturnya.
Gus Yasin juga mengajak masyarakat melaksanakan Shalat Istisqa sebagai salah satu ikhtiar menghadapi kemarau panjang dan memohon turunnya hujan.
“Selain itu kami juga mengajak kepada masyarakat untuk kita melakukan sholat Istisqa untuk meminta kepada tuhan supaya air hujan itu segera diturunkan,” ucapnya.
Dampak kemarau tidak hanya dirasakan pada ketersediaan air bersih, tetapi juga berpotensi memengaruhi sektor pertanian dan stok pangan di Jawa Tengah. Menurut Gus Yasin, sejumlah komoditas palawija menjadi salah satu sektor yang terdampak ketika pasokan air berkurang.
“Pasti berdampak pada stok pangan. Tapi sebagian masih ada hujan kalau tidak ada hujan sama sekali mereka kan tidak bisa tanam. Kalau untuk komoditas yang paling terdampak hari ini ya kacang-kacangan palawija karena biasanya di kemarau ini palawija,” katanya.
Untuk mengantisipasi kerugian petani akibat gagal panen, pemerintah menyediakan skema Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP). Pengajuan klaim dilakukan kelompok tani atau petani melalui Dinas Pertanian setempat kepada perusahaan penanggung.
“Asuransi kita ada, untuk gagal panen dari hama hingga bencana kami sediakan,” tandasnya.
Sementara itu, Kepala Bidang Penanggulangan Bencana BPBD Jateng, Alexander Armin Nugroho, menyampaikan data yang dihimpun selama periode 5 Juni hingga 21 September menunjukkan dampak kekeringan telah meluas ke ratusan wilayah administrasi.
“Dampak kekeringan 32 kabupaten/kota, 254 kecamatan, dan 777 desa. Total penerima manfaat distribusi air bersih mencapai 1.340.451 KK/1.867.351 jiwa,” jelasnya.
Menurut Alexander, distribusi bantuan air bersih telah dilakukan di sejumlah daerah terdampak. Distribusi tercatat paling tinggi pada Agustus, sementara penyaluran juga berlanjut pada September.
“29 kabupaten/kota juga telah menetapkan status siaga darurat kekeringan 2026,” tuturnya.
Wilayah yang telah menetapkan status siaga darurat kekeringan antara lain Kabupaten dan Kota Semarang, Klaten, Kudus, Grobogan, Jepara, Cilacap, Banjarnegara, Wonogiri, Banyumas, Kendal, Wonosobo, Kota Solo, Blora, Sukoharjo, Kota Magelang, Tegal, Demak, Brebes, Kebumen, Purbalingga, Pemalang, Batang, Rembang, Pekalongan, Purworejo, Kota Tegal, Boyolali, dan Kota Salatiga.
Jurnalis: Lingkar Network/Rizky Syahrul Al-Fath
Editor: Muslichul Basid
