PATI, Lingkarjateng.id – Proses seleksi Sekretaris Daerah (Sekda) definitif Kabupaten Pati didorong berlangsung secara transparan dan akuntabel. Selain membuka informasi setiap tahapan seleksi, Panitia Seleksi (Pansel) juga diminta melibatkan pihak independen serta menyediakan ruang uji publik agar masyarakat dapat menilai rekam jejak para kandidat.
Dorongan tersebut muncul di tengah sejumlah informasi seleksi yang belum terungkap ke publik. Mulai dari identitas tujuh pendaftar yang sebelumnya disebut Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Pati Risma Ardhi Chandra, nilai seleksi administrasi, hingga proses penunjukan Ketua Pansel.
Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Pati, Sri Yatun saat dikonfirmasi mengenai pejabat yang menandatangani usulan nama Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah, Sumarno, sebagai Ketua Pansel, menyebut usulan tersebut ditandatangani Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK).
“Pak PPK (Plt Bupati),” jawabnya melalui pesan singkat, Rabu, 11 November 2026.
Namun, Sri Yatun belum memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai identitas para pendaftar, alasan nilai seleksi administrasi tidak dipublikasikan, maupun riwayat penunjukan Ketua Pansel.
Ia menyampaikan sedang mengikuti kegiatan sehingga belum dapat memberikan keterangan secara terperinci.
Plt Bupati Tak Ungkap 3 Nama yang Tersisih
Pelaksana tugas (Plt) Bupati Pati, Risma Ardhi Chandra mengungkapkan bahwa hanya empat dari tujuh pejabat pendaftar seleksi terbuka jabatan Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Pati yang dinyatakan lolos seleksi administrasi. Namun, tiga nama yang tersisih belum dibuka ke publik.
Menurut Chandra, proses seleksi calon Sekda Pati saat ini masih berlangsung. Ia memastikan tahapan berikutnya akan dilaksanakan sesuai mekanisme dan ketentuan yang berlaku.
“Ini kan masih proses, Kemarin diinformasikan ada empat kandidat yang sudah memenuhi persyaratan. Ya nanti kita lihat aturannya seperti apa, seleksinya gimana. Terbuka semua. Sebelumnya ada sekitar tujuh pendaftar, cuma yang (lolos seleksi administrasi) ada empat,” kata Plt Bupati Pati Chandra saat ditemui usai upacara Peringatan Hari Pahlawan di Taman Makam Pahlawan (TMP) Giri Dharma, Selasa, 10 November 2026.
Ia menegaskan, proses seleksi selanjutnya tetap mengacu pada ketentuan seleksi terbuka jabatan pimpinan tinggi pratama. Ia juga memastikan seluruh tahapan berlangsung transparan dan memberikan kesempatan yang sama kepada setiap kandidat.
Empat pejabat yang dinyatakan lolos seleksi administrasi yakni Staf Ahli Bupati Bidang Pemerintahan, Hukum, dan Politik Kabupaten Pati Jumani; Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata (Dinporapar) Pati Rekso Suhartono; Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Pati Tulus Budiharjo; serta Penjabat (Pj) Sekda Pati Siti Subiati.
Jawaban Pj Sekda Pati Soal Transparansi Seleksi
Saat dimintai tanggapan mengenai sejumlah hal dalam proses seleksi, mulai dari tidak diumumkannya seluruh nama pendaftar hingga hasil penelusuran rekam jejak dan skor administrasi kandidat, Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Pati, Siti Subiati atau Atik meminta agar pertanyaan tersebut disampaikan kepada pansel.
“Panitianya kan ada di BKPSDM. Saya kan hanya peserta, saya tidak tahu soal nama-nama pendaftar. Saya cuma peserta, itu kan ada pansel, sekretariatnya ada di BKPSDM,” katanya, Selasa, 10 November 2026.
Atik menjelaskan, pansel seleksi Sekda Pati diketuai Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah, Sumarno. Karena itu, seluruh informasi mengenai mekanisme dan hasil penilaian merupakan kewenangan panitia.
“Panselnya Sekda Provinsi, Pak Sumarno selaku ketua pansel. Kalau terkait skor dan lain-lain saya tidak tahu karena saya cuma peserta,” bebernya.
DPRD Pati Komitmen Pantau Proses Seleksi Sekda
Sementara itu, Ketua Komisi A DPRD Pati, Narso, menyambut baik proses pengisian jabatan Sekda definitif. Menurutnya, keberadaan sekda definitif penting untuk memperkuat penyelenggaraan pemerintahan dan meningkatkan efektivitas birokrasi.
“Kami menyambut baik empat orang yang saat ini ikut kompetisi dalam pengisian Sekda definitif. Mereka adalah eselon-eselon terbaik. Siapa pun yang terpilih, insyaallah adalah yang terbaik untuk pemerintahan Kabupaten Pati,” ujar Narso.
Meski demikian, DPRD tetap akan memantau proses pengisian jabatan tersebut, baik dari sisi teknis maupun prosedural. Narso berharap seluruh tahapan seleksi dilaksanakan sesuai ketentuan dengan mengedepankan keterbukaan.
“Kami harap pengisian Sekda definitif ini prosesnya bisa berjalan transparan dan akuntabel,” tegasnya.
DPRD Pati berharap keterbukaan dalam proses seleksi dapat memastikan pejabat yang terpilih memiliki kompetensi untuk memimpin birokrasi daerah.
PCNU Soroti Seleksi Sekda Pati
Dorongan transparansi juga disampaikan Ketua Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) Kabupaten Pati, KH Yusuf Hasyim. Ia menilai jabatan Sekda memiliki posisi strategis dalam pemerintahan daerah, terutama untuk mengoordinasikan seluruh organisasi perangkat daerah (OPD).
Karena itu, keterbukaan perlu diterapkan sejak tahap penjaringan hingga penetapan kandidat agar tidak memunculkan kecurigaan di tengah masyarakat.
Untuk menjaga integritas seleksi, PCNU Pati menyarankan Pansel melibatkan lembaga atau pihak independen yang netral dan berkompeten dalam menguji para calon.
“Sekda ini ‘kan posisi yang strategis, sebaiknya kalau seleksinya transparan ya harusnya transparan semua. Lebih bagus lagi kalau misalkan menggunakan pihak independen yang betul-betul menyeleksi sehingga tidak ada unsur apapun yang menimbun kecurigaan,” ungkapnya, Rabu, 11 November 2026.
Selain melibatkan pihak independen, PCNU Pati juga mendorong adanya uji publik terhadap seluruh kandidat Sekda. Melalui mekanisme tersebut, masyarakat dapat menyampaikan masukan, informasi rekam jejak, hingga catatan kritis mengenai kelebihan dan kekurangan masing-masing calon.
Menurut Yusuf, keterlibatan masyarakat penting karena kinerja Sekda nantinya berpengaruh terhadap efektivitas pemerintahan dan kualitas pelayanan publik di Kabupaten Pati.
“Lebih bagus kalau ada uji publik, barangkali masyarakat punya catatan khusus kaitanya dengan calon plus minusnya seperti apa karena ini berhubungan dengan layanan publik,” jelasnya.
Melalui berbagai masukan tersebut, PCNU Pati berharap seleksi Sekda definitif berlangsung transparan dan akuntabel. Dengan demikian, pejabat terpilih tidak hanya memiliki kompetensi, tetapi juga memperoleh kepercayaan masyarakat.
Jurnalis: Lingkar Network
