JAKARTA, Lingkarjateng.id – Pemerintah Provinsi Jawa Tengah meraih penghargaan Indonesia Kita Award 2026 kategori Inovator Perlindungan Perempuan dan Anak. Penghargaan tersebut diserahkan kepada Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi dalam malam penganugerahan di Hotel Patra Jasa, Jakarta, Selasa, 10 November 2026.
Luthfi menyebut penghargaan itu merupakan hasil kolaborasi berbagai pihak dalam menciptakan lingkungan yang aman dan ramah bagi perempuan serta anak.
“Apresiasi ini menjadi penyemangat bagi kami untuk terus menghadirkan pelayanan yang lebih baik bagi masyarakat, terutama dalam memberikan perlindungan kepada perempuan dan anak,” kata dia.
Salah satu upaya perlindungan yang dijalankan Pemprov Jateng diwujudkan melalui program Kecamatan Berdaya. Program ini menjadikan kecamatan sebagai pusat pelayanan dan pemberdayaan masyarakat, termasuk bagi perempuan, anak, serta kelompok rentan.
Dalam pelaksanaannya, program tersebut didukung Rumah Perlindungan Perempuan dan Anak (RPPA). Hingga kini, sebanyak 249 RPPA telah terbentuk di seluruh kecamatan di Jawa Tengah untuk mendekatkan layanan perlindungan kepada masyarakat.
Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Jateng, Uswatun Hasanah, menyampaikan bahwa hingga 9 November 2026, sebanyak 2.886 orang telah menerima layanan melalui RPPA. Jumlah tersebut meliputi 799 layanan konseling, 1.898 penanganan kasus, dan 189 layanan rujukan.
“Tugas kita adalah bagaimana RPPA itu memberikan pelayanan yang terbaik. Kita terus lakukan akselerasi, bagaimana Kecamatan Berdaya itu bisa memasifkan RPPA sehingga lebih berdampak, perempuan dan anak-anak terlindungi,” katanya.
Selain memperkuat layanan pengaduan dan pendampingan, Pemprov Jateng juga mengintensifkan upaya pencegahan kekerasan. Salah satunya melalui rencana pelatihan atau training of trainer (ToT) bagi fasilitator pencegahan dan penanganan kekerasan.
Fasilitator tersebut nantinya melibatkan berbagai unsur, mulai dari aparatur sipil negara (ASN), pengurus pondok pesantren, kepolisian, sekolah, hingga relawan.
“Kami akan bertemu Menteri PPA untuk meminta payung hukum terkait dengan adanya fasilitator untuk pencegahan dan penanganan kekerasan,” ucapnya.
Editor: Sekar
