BATANG, Lingkarjateng.id – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Batang meraih penghargaan sebagai pemerintah kabupaten/kota tercepat dalam mencapai target digitalisasi Perlindungan Sosial (Perlinsos) di Jawa Tengah.
Penghargaan dari Gubernur Jawa Tengah tersebut diberikan bertepatan dengan peringatan Hari Pahlawan, Selasa, 10 November 2026, dalam ajang Anugerah Sinergi Lintas Sektor dalam Akselerasi Digitalisasi Perlinsos di Kota Semarang.
Penghargaan tersebut diberikan setelah Batang berhasil mencatatkan capaian pendataan Perlinsos sebesar 52,14 persen atau sebanyak 153.988 Keluarga Penerima Manfaat (KK) dari total 293.945 KK. Angka tersebut melampaui target nasional sebesar 50 persen sekaligus menempatkan Batang sebagai daerah pertama di Jawa Tengah yang mencapai target tersebut.
Berdasarkan Dashboard Perlinsos Kementerian Sosial per 10 November 2026 pukul 00.24 WIB, capaian itu merupakan hasil percepatan pendataan berbasis digital yang melibatkan pemerintah daerah, TNI, Polri, pilar sosial, hingga relawan di tingkat desa dan kelurahan.
Bupati Batang, M. Faiz Kurniawan, mengatakan keberhasilan tersebut merupakan hasil kerja bersama seluruh unsur yang terlibat dalam proses percepatan pendataan. Menurutnya, pemutakhiran data menjadi tahapan penting untuk memastikan penyaluran bantuan sosial tahun anggaran 2027 berlangsung transparan dan tepat sasaran.
“Capaian kilat ini bukan datang tanpa alasan. Pemkab Batang merancang Strategi Percepatan Perlinsos Digital secara terstruktur sejak terbitnya Surat Pemprov Jateng Nomor 400.12/179/206 pada 16 September 2026,” katanya usai menerima penghargaan di Kota Semarang, Selasa, 10 November 2026.
Strategi percepatan tersebut dimulai melalui konsolidasi massal registrasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) dan aktivasi agen Perlinsos yang melibatkan jajaran pilar sosial, meliputi pendamping Program Keluarga Harapan (PKH), Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK), serta relawan pada 18 September 2026.
Pelibatan lintas sektor kemudian diperluas dengan mengikutsertakan seluruh jajaran Polres Batang pada 30 September 2026 dan prajurit TNI Kodim 0736/Batang pada 5 Oktober 2026.
“Kerja cepat ini makin solid lewat Rapat Koordinasi Lintas Sektor (8 Oktober), penerbitan Surat Edaran Bupati Nomor 004 Tahun 2026, serta pembentukan Tim Pelaksana melalui SK Bupati Nomor 100.3.3.2/381 tahun 2026,” terangnya.
Untuk mempercepat pelaksanaan di lapangan, Pemkab Batang membentuk posko Perlinsos secara berjenjang mulai tingkat kabupaten hingga desa dan kelurahan. Pendataan dilakukan dalam dua tahap. Tahap pertama diprioritaskan bagi masyarakat desil 1–4, termasuk penerima bantuan eksisting dan warga yang berpotensi memenuhi kriteria penerima bantuan.
Selanjutnya, tahap kedua menyasar masyarakat desil 5–10 yang merasa memenuhi persyaratan untuk mendapatkan bantuan sosial. Pembagian tahapan tersebut dilakukan agar proses pendataan berjalan lebih terarah dan menjangkau kelompok masyarakat yang membutuhkan.
Salah satu faktor yang mendukung percepatan adalah penguatan koordinasi dengan aparat kepolisian melalui strategi komando dan kompetisi positif. Kapolresta Batang menginstruksikan seluruh anggota untuk terlibat aktif dalam pendataan, disertai pemantauan perkembangan secara harian guna mendorong keterlibatan personel di setiap wilayah.
“Penggunaan data By Name By Address (BNBA) DTSEN pada desil 1–4 membuat penjangkauan terarah dan terukur, sehingga menekan risiko aduan atau sanggahan masyarakat. Menghadapi kendala server nasional yang sering lambat di siang hari, para agen Perlinsos memilih bergerak malam hari. Selain koneksi lancar, warga lebih mudah ditemui di rumah tanpa mengganggu jam kerja mereka,” ungkapnya.
Selain mengoptimalkan keterlibatan aparat, pendamping PKH juga melakukan pendataan langsung dari rumah ke rumah untuk menjangkau kelompok rentan. Upaya tersebut diperkuat dengan menggerakkan ketua kelompok Keluarga Penerima Manfaat (KPM) PKH serta mengajak masyarakat berpartisipasi melalui media sosial agar turut menjadi agen pendataan bagi warga di lingkungan masing-masing.
Pengawasan terhadap progres pendataan juga dilakukan secara berkala melalui pemantauan harian berdasarkan wilayah kecamatan, desa, hingga kinerja masing-masing agen. Langkah ini bertujuan mengidentifikasi wilayah yang membutuhkan percepatan penanganan sekaligus memastikan target pendataan dapat tercapai.
“Monitoring progres dilakukan harian per kecamatan, desa, hingga per agen untuk memetakan wilayah yang membutuhkan penanganan khusus. Melalui sinergi tanpa lelah ini, Pemkab Batang menaruh harapan besar agar sistem perlinsos digital menjadi benteng keadilan sosial bagi warga,” katanya.
Pemkab Batang berharap keberhasilan percepatan digitalisasi Perlinsos tidak hanya menjadi capaian administratif, tetapi juga berdampak langsung terhadap kualitas penyaluran bantuan sosial. Dengan data yang semakin akurat dan mutakhir, bantuan diharapkan dapat diterima oleh masyarakat yang benar-benar membutuhkan sesuai kondisi riil di lapangan.
“Harapan kita, bantuan-bantuan sosial benar-benar sampai dan dimanfaatkan kepada penerima manfaat yang benar-benar membutuhkan dan riil di lapangan,” pungkasnya.
Jurnalis: Fahri Alakbar
Editor: Muslichul Basid
