SEMARANG, Lingkarjateng.id – Pertumbuhan ekonomi Provinsi Jawa Tengah pada triwulan III 2026 menembus 5,83 persen secara tahunan (year-on-year), melampaui pertumbuhan ekonomi nasional yang tercatat sebesar 5,47 persen. Capaian tersebut menjadi salah satu indikator perkembangan ekonomi daerah sekaligus mengantarkan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah meraih penghargaan Outstanding Regional Economic Growth and Investment Development dalam ajang CNN Indonesia Awards 2026.
Menanggapi capaian tersebut, Wakil Ketua DPRD Jawa Tengah, Setya Arinugroho, mengapresiasi kinerja pemerintah provinsi dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan investasi. Namun, ia mengingatkan bahwa keberhasilan tersebut perlu diikuti pemerataan manfaat pembangunan, terutama melalui penguatan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), perluasan kesempatan kerja, serta peningkatan keterlibatan pelaku usaha lokal dalam rantai ekonomi daerah.
Menurut Setya Ari, pertumbuhan ekonomi tidak cukup hanya tercermin dari angka statistik maupun penghargaan yang diterima pemerintah. Lebih dari itu, masyarakat perlu merasakan dampak nyata melalui terbukanya lapangan pekerjaan, berkembangnya usaha lokal, dan meningkatnya kesejahteraan di berbagai wilayah Jawa Tengah.
“Penghargaan ini patut diapresiasi. Namun, yang lebih penting adalah bagaimana capaian pertumbuhan ekonomi dan investasi tersebut benar-benar memberikan manfaat yang merata. Kita ingin investasi yang masuk tidak hanya meningkatkan angka ekonomi daerah, tetapi juga membuka ruang usaha bagi masyarakat, memperkuat UMKM, serta meningkatkan kesejahteraan warga Jawa Tengah,” ujar Setya Ari.
Dari sisi lapangan usaha, industri pengolahan masih menjadi penopang utama perekonomian Jawa Tengah dengan kontribusi sebesar 34,05 persen. Sementara itu, sektor penyediaan akomodasi dan makan minum mencatat pertumbuhan tertinggi sebesar 14,06 persen. Dari sisi pengeluaran, konsumsi rumah tangga mendominasi struktur ekonomi dengan kontribusi 58,76 persen, sedangkan ekspor barang dan jasa tumbuh 13,28 persen.
Meski demikian, kinerja antarsektor belum sepenuhnya seragam. BPS mencatat sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan mengalami kontraksi sebesar 0,13 persen pada triwulan III 2026. Kondisi ini menunjukkan pentingnya penguatan keterhubungan antara sektor industri, perdagangan, pertanian, dan sektor produktif lainnya agar pertumbuhan ekonomi tidak hanya bertumpu pada kelompok usaha tertentu.
Menurut Setya Ari, Jawa Tengah memiliki potensi besar untuk mengembangkan rantai pasok ekonomi daerah. Sektor industri, misalnya, dapat menjadi pasar bagi produk pertanian, hasil perkebunan, usaha pengolahan pangan, serta berbagai produk yang dihasilkan UMKM. Hubungan tersebut perlu dibangun agar pelaku usaha lokal tidak hanya menjadi penonton di tengah perkembangan investasi.
“Industri besar harus bisa tumbuh bersama ekonomi masyarakat di sekitarnya. Pemerintah perlu mendorong kemitraan yang konkret antara perusahaan dengan UMKM, koperasi, petani, dan pelaku usaha lokal. Dengan begitu, keberadaan investasi tidak hanya memberikan keuntungan bagi perusahaan, tetapi juga menciptakan perputaran ekonomi di daerah,” katanya.
Dari sisi investasi, realisasi penanaman modal di Jawa Tengah hingga triwulan III 2026 mencapai Rp72,54 triliun. Nilai tersebut berasal dari 82.420 proyek dan mampu menyerap 340.334 tenaga kerja. Investasi tersebut terdiri atas Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) sebesar Rp31,77 triliun dan Penanaman Modal Asing (PMA) sebesar Rp40,77 triliun.
Namun, persebaran investasi antardaerah juga perlu menjadi perhatian. Data Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menunjukkan lima daerah dengan realisasi investasi tertinggi adalah Kabupaten Kendal sebesar Rp13,61 triliun, Kota Semarang Rp9,07 triliun, Kabupaten Batang Rp8,54 triliun, Kabupaten Temanggung Rp5,05 triliun, dan Kabupaten Demak Rp4,29 triliun.
Setya Ari berpandangan, pengembangan investasi perlu diarahkan agar potensi ekonomi di kabupaten dan kota lainnya dapat berkembang. Setiap daerah memiliki karakteristik dan keunggulan yang berbeda, mulai dari pertanian, perkebunan, perikanan, pariwisata, hingga industri pengolahan. Karena itu, kebijakan pembangunan perlu disesuaikan dengan potensi masing-masing wilayah.
“Pemerataan investasi tidak berarti setiap daerah harus memiliki jenis industri yang sama. Justru pemerintah perlu memetakan keunggulan masing-masing daerah, kemudian menyiapkan infrastruktur, akses pasar, dan dukungan kebijakan yang sesuai. Daerah yang memiliki potensi pertanian, misalnya, perlu didorong agar mampu mengembangkan industri pengolahan sehingga nilai tambahnya dapat dinikmati masyarakat setempat,” jelasnya.
Selain pemerataan investasi, Setya Ari juga menekankan pentingnya peningkatan kualitas sumber daya manusia. Pertumbuhan kegiatan industri dan masuknya investasi baru harus diikuti kesiapan tenaga kerja lokal agar masyarakat Jawa Tengah dapat mengisi peluang pekerjaan yang tersedia.
Data BPS menunjukkan tingkat pengangguran terbuka di Jawa Tengah pada Mei 2026 sebesar 4,30 persen. Sementara itu, persentase penduduk miskin pada Maret 2026 tercatat sebesar 9,21 persen atau sekitar 3,29 juta orang. Angka kemiskinan tersebut memang menurun dibandingkan periode sebelumnya, tetapi tetap menunjukkan bahwa agenda peningkatan kesejahteraan masyarakat masih membutuhkan perhatian.
Menurut Setya Ari, pemerintah perlu memperkuat keterhubungan antara kebutuhan industri dan sistem pendidikan serta pelatihan kerja. Program pendidikan vokasi, pelatihan berbasis kompetensi, dan kerja sama antara lembaga pendidikan dengan dunia usaha perlu disusun berdasarkan kebutuhan nyata pasar tenaga kerja.
“Jangan sampai investasi berkembang, tetapi tenaga kerja lokal justru tidak memiliki kesempatan yang cukup karena keterampilan yang dibutuhkan belum sesuai. Pemerintah perlu memastikan pendidikan vokasi dan pelatihan kerja terhubung dengan kebutuhan industri. Dengan demikian, masyarakat tidak hanya menjadi penonton, tetapi dapat mengambil bagian dalam pertumbuhan ekonomi di daerahnya sendiri,” ujarnya.
Lebih lanjut, Setya Ari menegaskan bahwa DPRD memiliki peran untuk memastikan arah kebijakan pembangunan daerah berjalan sesuai kebutuhan masyarakat. Melalui fungsi anggaran dan pengawasan, DPRD perlu mendorong agar program pemerintah tidak hanya berorientasi pada pencapaian target makroekonomi, tetapi juga memperhatikan pemerataan pembangunan, penguatan UMKM, peningkatan kualitas tenaga kerja, dan pengembangan ekonomi daerah.
Ia menilai perencanaan anggaran daerah perlu memberikan perhatian terhadap infrastruktur pendukung kegiatan ekonomi, akses transportasi dan logistik, pengembangan kawasan produktif, serta fasilitas yang dapat membantu pelaku usaha lokal meningkatkan kapasitas dan daya saing.
“Pertumbuhan ekonomi yang berkualitas membutuhkan kebijakan yang terarah dan pengawasan yang konsisten. DPRD memiliki tanggung jawab untuk memastikan anggaran dan program pembangunan benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat. Kita perlu melihat bukan hanya berapa besar investasi yang masuk, tetapi juga berapa banyak UMKM yang berkembang, tenaga kerja lokal yang terserap, serta daerah yang memperoleh manfaat dari pembangunan tersebut,” tegasnya.
Setya Ari berharap penghargaan CNN Indonesia Awards 2026 dapat menjadi dorongan bagi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk terus memperkuat kolaborasi dengan pemerintah kabupaten dan kota, dunia usaha, lembaga pendidikan, serta masyarakat.
Menurutnya, keberhasilan pembangunan ekonomi pada akhirnya harus tercermin dari meningkatnya kesempatan masyarakat untuk bekerja, berusaha, dan memperoleh kehidupan yang lebih baik. Dengan pemerataan kesempatan ekonomi dan pengelolaan pembangunan yang akuntabel, pertumbuhan Jawa Tengah diharapkan dapat memberikan manfaat yang lebih luas bagi seluruh masyarakat.
Editor: Muslichul Basid
